- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memperingatkan pihak tertentu agar tidak mengooptasi NU untuk kepentingan politik praktis di Jakarta pada Jumat (24/7/2026).
- Hasto menegaskan bahwa elite NU harus kembali ke Khittah 1926 guna menghindari dampak ambisi kekuasaan dan dinamika politik otoriter.
- Ketua PBNU Gus Ulil menyatakan PDIP dan NU adalah dua kekuatan sosial yang vital sebagai penjaga kompas kebenaran bangsa.
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mencoba melakukan kooptasi atau intervensi politik praktis terhadap Nahdlatul Ulama (NU).
Hal ini ditegaskannya menjelang pelaksanaan Muktamar NU 2026 dalam acara diskusi "Room Diskusi Serial 7" bertajuk “NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama” yang digelar Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026) petang.
Hasto menilai, NU memiliki sejarah dan kesadaran geopolitik yang luar biasa dalam membentuk DNA Indonesia bersama komponen bangsa lainnya seperti PNI dan Muhammadiyah.
Ia menegaskan, bahwa NU adalah institusi yang terlalu besar untuk sekadar dijadikan alat politik.
"NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia yang ditakdirkan dengan jiwa keislaman serta konsepsi pemikiran yang luar biasa," tegas Hasto.
Hasto juga mengungkapkan kekagumannya terhadap logo NU yang dinilainya visioner dan penuh makna patriotisme, terutama terkait Resolusi Jihad dalam mengusir penjajah.
Ia memandang sinergi antara kaum nasionalis dan agama sangat penting di tengah situasi nasional yang ia sebut sedang dilanda "kegelapan" di berbagai sektor.
“Penggalian terhadap sejarah yang benar ini kemudian dirancang menjadi pergerakan Indonesia yang saat ini sedang dilanda kegelapan fiskal, moneter, dan pertumbuhan sektor riil, serta akibat kegelapan dalam sistem hukum nasional. Kasus mantan Jampidsus Febri dan upaya penyelamatannya adalah contoh nyata kegelapan hukum. Dengan menggali pemikirannya, maka sinergi NU dan PDI Perjuangan akan memperkuat cahaya Sembilan Bintang yang terdapat dalam logo NU menjadi cahaya kemanusiaan, keadilan, dan keberanian di dalam menyuarakan kebenaran," kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan para elit NU untuk kembali kepada Khittah 1926 sebagai benteng moral agar tidak terjebak dalam dinamika kekuasaan yang otoriter dan populis.
"Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elit NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Siapa pun yang mencoba mengooptasi atau memecah belah NU demi ambisi kuasa akan menerima karma politik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan NU sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, keadilan, dan pencerah bagi bangsa di tengah berbagai kegelapan yang terjadi saat ini," tambah Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU KH. Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menyatakan bahwa di era disrupsi informasi, keberadaan organisasi seperti PDIP dan NU sangat vital sebagai penjaga kompas kebenaran.
"Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU," tegas Gus Ulil.
Senada dengan itu, Staf Khusus Wapres 2019–2024, H. Robikin Emhas, menguraikan bahwa relasi agama dan negara di Indonesia sudah tuntas melalui konsensus Pancasila.
Ia mengingatkan kembali doktrin Hubbul Wathan minal Iman yang dirumuskan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari.
"Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara," jelas Robikin.
