- Aliansi Dosen ASN mendesak Presiden Prabowo memprioritaskan pembenahan perguruan tinggi negeri yang ada daripada membangun universitas baru.
- Ketua Umum ADAKSI menyatakan tantangan utama pendidikan adalah ketimpangan mutu, pendanaan terbatas, serta rendahnya kesejahteraan dosen.
- Pemerintah diusulkan mengoptimalkan fasilitas kampus lama dan membentuk konsorsium program khusus demi efisiensi anggaran pendidikan.
Suara.com - Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) mendesak Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pembenahan perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah ada ketimbang membangun hingga 10 Universitas Republik Indonesia (URI). Sebab, persoalan utama pendidikan tinggi saat ini bukan kekurangan kampus, melainkan kualitas dan pendanaannya.
Ketua Umum ADAKSI Anggun Gunawan mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul. Namun, ia menilai target tersebut tidak harus diwujudkan melalui pendirian universitas baru.
"Mendirikan kampus baru bukan kebutuhan pendidikan tinggi yang paling mendesak saat ini. Terlebih Indonesia telah memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi dengan ribuan program studi yang tersebar di berbagai daerah," kata Anggun kepada Suara.com, Kamis (23/7/2026).
Anggun menyebut tantangan terbesar pendidikan tinggi justru terletak pada ketimpangan mutu antarperguruan tinggi, keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas pembelajaran dan riset, rendahnya kesejahteraan dosen, serta belum meratanya jumlah dosen berkualifikasi doktor maupun profesor.
"Tantangan utama kita bukan kekurangan institusi, tetapi ketimpangan mutu, keterbatasan pendanaan, kekurangan fasilitas pembelajaran dan penelitian, kesejahteraan dosen yang belum memadai, serta belum meratanya jumlah dosen berkualifikasi doktor dan profesor," ungkapnya.
Karena itu, ADAKSI mengusulkan pemerintah mengoptimalkan PTN yang telah ada dengan memberikan mandat nasional kepada kampus-kampus tertentu.
Menurutnya, pemerintah dapat membentuk sekolah, departemen, pusat pendidikan kepemimpinan, atau program khusus tanpa harus membangun universitas baru.
"Model ini jauh lebih cepat, hemat, dan dapat langsung memanfaatkan dosen, laboratorium, perpustakaan, jejaring alumni, serta sistem penjaminan mutu yang sudah tersedia," katanya.
Anggun menilai, apabila tujuan URI adalah mencetak pemimpin birokrasi, pemerintah cukup memperkuat Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui konsorsium dengan perguruan tinggi yang telah memiliki program administrasi publik, kebijakan publik, hukum, ekonomi, maupun pemerintahan.
Sementara untuk menyiapkan calon pemimpin BUMN, pemerintah dinilai bisa menggandeng kampus yang telah memiliki sekolah bisnis, manajemen, teknik, teknologi, energi, pertanian, dan bidang strategis lainnya.
"Program tersebut dapat berbentuk pendidikan gelar, pendidikan profesi, executive education, magang terstruktur, ikatan dinas, atau akademi kepemimpinan BUMN. Pemerintah tidak perlu membangun seluruh gedung, program studi, dan birokrasi universitas dari awal," ujarnya.
ADAKSI juga menilai skema konsorsium akan lebih efektif karena mampu melibatkan kampus-kampus unggulan di berbagai daerah sehingga pemerataan kualitas pendidikan tinggi tetap terjaga.
Sebelum membangun URI, Anggun meminta pemerintah terlebih dahulu memetakan kebutuhan kompetensi yang belum dapat dipenuhi perguruan tinggi yang ada, alasan mendirikan universitas baru, hingga menghitung biaya pembangunan serta operasionalnya.
"Bahkan sebelum pembangunan fisik dilakukan, pemerintah sebaiknya menguji konsep tersebut melalui program percontohan bersama kampus-kampus yang sudah mapan," katanya.
Ia menegaskan ADAKSI tidak menolak upaya pemerintah mencetak SDM unggul. Namun, organisasi tersebut mempertanyakan apakah membangun universitas baru benar-benar menjadi instrumen yang paling efektif, efisien, dan berkeadilan.
"Jangan sampai pemerintah lebih tertarik membangun institusi baru daripada menyelesaikan persoalan mendasar yang telah lama dihadapi perguruan tinggi dan dosen di Indonesia," tutup Anggun.
