Wamentan Tegaskan Pemerintah Targetkan Hentikan Impor Beras, Jagung, dan Gula
Pantau - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan Indonesia berkomitmen keluar dari ketergantungan impor pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak.
Menurut Sudaryono, pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, dan gula serta mengurangi secara bertahap ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya.
Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Sudaryono menegaskan penguatan produksi domestik menjadi kunci mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional.
Ia mengatakan kebijakan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
HKTI Didorong Perkuat Kesejahteraan Petani
Sudaryono menilai HKTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian.
Menurutnya, petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya harus memperoleh keuntungan dari hasil usahanya.
Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan pupuk, meningkatkan produksi pertanian nasional, serta menjaga harga hasil panen tetap menguntungkan petani.
Sudaryono menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia menyebut komoditas yang telah mencapai swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Menurut Sudaryono, kemandirian pangan hanya dapat dicapai apabila petani memperoleh perlindungan, kepastian dalam menjalankan usaha, dan harga hasil panen yang menguntungkan.
Soroti Harga TBS Sawit di Kalimantan Barat
Sudaryono memberikan perhatian khusus kepada petani kelapa sawit di Kalimantan Barat.
Ia mengingatkan seluruh pabrik kelapa sawit agar membeli tandan buah segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menurutnya, harga TBS tidak boleh berada di bawah ketentuan pemerintah, terutama ketika harga crude palm oil (CPO) dunia sedang tinggi sehingga petani juga dapat menikmati manfaatnya.
Sudaryono menegaskan harga TBS yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi.
Ia juga membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat dan petani untuk menyampaikan berbagai persoalan, seperti irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya.
Sudaryono mengatakan pemerintah berkomitmen menindaklanjuti seluruh aspirasi petani dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, serta seluruh pelaku pertanian guna mempercepat terwujudnya Indonesia yang mandiri pangan.
