"Inilah bukti bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan perlindungan kepada siapa pun yang mengkhianati amanah rakyat. Siapa pun yang menyalahgunakan uang negara wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan, institusi, maupun kedekatan politik. Negara harus berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan kelompok tertentu," jelas Wahab, melalui keterangannya, Jumat (3/7/2026).
Ia menilai keberanian Kejagung mengusut perkara yang diduga melibatkan oknum lintas institusi menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tengah membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi dan bebas dari ego sektoral.
Wahab mengatakan, perang melawan korupsi tidak akan pernah dimenangkan apabila setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, sinergi antara Kejagung, Polri, TNI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta seluruh unsur pemerintahan menjadi fondasi utama dalam menutup seluruh ruang yang selama ini dimanfaatkan koruptor untuk berlindung.
"Korupsi adalah musuh negara. Karena itu, pemberantasannya harus menjadi agenda bersama seluruh institusi. Tidak boleh ada lagi koruptor yang merasa aman hanya karena memiliki jabatan atau berlindung di balik nama besar institusi. Negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan melindungi pelaku kejahatan," ujarnya.
Namun demikian, Wahab menegaskan bahwa agenda besar Presiden Prabowo tidak berhenti pada penangkapan para pelaku korupsi. Lebih dari itu, pemerintah sedang membangun sistem yang mampu mencegah lahirnya koruptor baru melalui reformasi tata kelola pemerintahan.
Keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku korupsi yang ditangkap tetapi juga kemampuan negara menutup setiap celah yang memungkinkan korupsi terjadi.
"Presiden Prabowo memahami bahwa menangkap koruptor adalah sebuah keharusan. Namun membangun sistem yang mampu mencegah lahirnya koruptor merupakan tujuan yang jauh lebih besar. Karena itu, pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan, transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, serta koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat. Negara tidak boleh hanya sibuk menghukum pelaku, tetapi juga wajib memastikan kesempatan melakukan korupsi semakin dipersempit hingga akhirnya hilang," Wahab memaparkan.
Pengungkapan dugaan korupsi dalam Program MBG harus menjadi momentum nasional untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh Program Strategis Nasional.
Baca Juga: Wahab Talaohu: Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kunci Keberhasilan Swasembada Beras dan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan, distribusi, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran harus segera dilakukan agar setiap rupiah APBN benar-benar kembali kepada rakyat, bukan mengalir ke kantong para koruptor.
"Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi negara untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Korupsi terhadap program ini bukan sekadar merugikan keuangan negara tetapi juga merampas hak anak-anak Indonesia atas masa depan yang lebih baik. Karena itu, siapa pun yang terbukti menyimpang harus dihukum seberat-beratnya, sekaligus diikuti pembenahan sistem agar kejahatan serupa tidak pernah terulang," jelasnya.
Lebih lanjut, Wahab mengingatkan bahwa seluruh proses hukum harus tetap berpijak pada prinsip negara hukum dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
"Kepastian hukum memastikan setiap orang diproses berdasarkan alat bukti dan aturan yang berlaku. Keadilan menjamin tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Sementara kemanfaatan memastikan penegakan hukum bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem, menyelamatkan keuangan negara, serta memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketiga prinsip tersebut harus berjalan beriringan," katanya.
Menutup pernyataannya, Wahab mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal seluruh Program Strategis Nasional, agar benar-benar bebas dari praktik korupsi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan agenda pemberantasan korupsi memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa agar cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat tercapai.
"Kami meyakini bahwa perang melawan korupsi bukan sekadar agenda penegakan hukum, tetapi agenda penyelamatan bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo sedang membangun fondasi baru, yaitu negara yang tidak hanya berani menghukum koruptor, tetapi juga mampu mencegah korupsi sejak dari hulunya. Penindakan yang tegas dan pencegahan yang kuat adalah dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Ketika keduanya berjalan beriringan, Indonesia akan memiliki pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," jelas Wahab.
