VERTIGO biasanya muncul ketika seseorang kehilangan orientasi terhadap ruang.
Namun ada jenis vertigo yang lebih berbahaya daripada gangguan keseimbangan tubuh: ketika sebuah negara kehilangan orientasi terhadap sumber kebenarannya sendiri.
Dalam beberapa hari terakhir, publik menyaksikan peristiwa yang tidak lazim.
Polisi mengusut mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kejaksaan sebelumnya menangani perkara yang menyeret unsur kepolisian.
Sejumlah pakar hukum lalu mengusulkan agar KPK mengambil alih perkara demi menjaga independensi proses hukum.
Di tengah rangkaian dinamika itu, masyarakat tidak hanya menyaksikan penegakan hukum.
Masyarakat sedang menyaksikan pertarungan narasi mengenai siapa yang paling layak dipercaya sebagai penjaga hukum.
Banyak analisis berhenti pada perdebatan tentang benar atau salahnya pihak tertentu. Padahal persoalan yang lebih mendasar justru berada di lapisan psikologis dan ketatanegaraan.
Ketika institusi yang bertugas menentukan kebenaran saling memeriksa, negara menghadapi risiko yang jarang dibicarakan: hilangnya orientasi kolektif mengenai ke mana kepercayaan publik harus diarahkan.
Di titik itulah lahir apa yang saya sebut sebagai vertigo kedaulatan negara dalam republik kecurigaan.
Rumah Kepercayaan
Hipotesis pertama tulisan ini menyatakan, semakin tinggi intensitas konflik dan saling kriminalisasi antarlembaga penegak hukum, semakin rendah tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan legitimasi negara.
Premis ini memiliki dukungan empiris yang kuat. Edelman Trust Barometer menemukan, kepercayaan publik merupakan fondasi utama legitimasi institusi publik maupun privat.
Ketika kepercayaan menurun, tingkat penerimaan terhadap keputusan institusional ikut melemah (Edelman, 2025).
Di Indonesia, berbagai survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa persepsi terhadap integritas aparat penegak hukum berhubungan erat dengan penilaian warga terhadap kualitas demokrasi dan efektivitas negara (Indikator Politik Indonesia, 2024).
Kasus yang menyeret mantan Jampidsus menjadi peristiwa simbolik karena jabatan tersebut selama ini diasosiasikan dengan ujung tombak pemberantasan korupsi.
Nikmati Fitur Lengkap KARIN dengan KOMPAS.com PLUS
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.
