JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dinilai menjadi tantangan terbesar dalam penerapan skema Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen atas kemasan produknya yang diperluas di Jakarta.
Senior Director Public Affairs, Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia, Priyono Prijosoesilo, mengatakan ekosistem pengelolaan kemasan pascakonsumsi di Jakarta sebenarnya sudah cukup lengkap. Namun, perubahan perilaku masyarakat masih menjadi hambatan utama.
"Memang kendala terbesarnya adalah kembali ke arah ini, yaitu mengubah kebiasaan dan pola pikir (mindset)," kata Priyono dalam acara Jakarta Eco Future Festival di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026).
Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa cara mengonsumsi dan mengelola kemasan pascakonsumsi tidak lagi bisa dilakukan seperti sebelumnya.
"Dulu makanan dibungkus daun, tinggal dibuang sisa makanannya. Sekarang sudah berubah plastik, plastiknya juga dibuang sama. Nah, ini yang mungkin mengubah pola pikir ini yang memang mau enggak mau mesti kita lakukan secara terus-menerus," ujarnya.
Ia menilai edukasi kepada masyarakat harus terus dilakulan karena perubahan perilaku tidak bisa dicapai dalam waktu singkat.
"Enggak bisa berharap dalam satu dua tahun akan beres. Yang kami lakukan dengan program Recycle Me itu sudah empat tahun. Di awal sangat sedikit yang ikut, tahun kedua lebih banyak, tahun ketiga lebih banyak, tahun keempat lebih banyak," tutur Priyono.
Ia menambahkan, Jakarta memiliki modal besar untuk menerapkan EPR karena seluruh rantai pengelolaan kemasan telah tersedia, mulai dari produsen, bank sampah, pengepul, pendaur ulang, hingga perusahaan rintisan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.
"Jakarta sebenarnya opportunity-nya luar biasa. Pelakunya sudah banyak di sini. Ada produsennya, ada bank sampahnya, ada pengepulnya, ada pendaur ulangnya, ada ekosistem startup-nya juga yang membantu mengumpulkan. Itu semua sudah ada," kata dia.
Menurut dia, tantangan selanjutnya berupa menggabungkan seluruh pihak agar bekerja sama dalam satu ekosistem.
Ia menambahkan, masyarakat perkotaan juga membutuhkan sistem yang memudahkan pengembalian kemasan bekas agar partisipasi semakin meningkat.
"Dari sisi infrastruktur tentunya harus disiapkan yang lebih mudah. Masyarakat kota besar sibuk, jadi sebisa mungkin dimudahkan untuk bagaimana mereka setelah selesai mengonsumsi botol tersedia titik-titik terdekat untuk mengembalikannya," ucapnya.
Senada dengan Priyono, CEO dan Co-Founder Rekosistem, Ernest Layman, menilai tantangan utama penerapan EPR tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
"Kalau menurut saya tantangannya itu adalah, namanya suatu perubahan, adaptasi, itu butuh waktu, proses. Tantangannya itu kita berkejar dengan waktu. Sayangnya, waktunya itu enggak singkat. Masalah sampah sudah menjadi permasalahan kita sekarang," kata Ernest dalam kesempatan yang sama, Jumat.
Ia menambahkan, percepatan tersebut harus dibarengi kolaborasi seluruh pihak dan dimulai dari langkah kecil yang dapat dilakukan masyarakat.
"Jangan langsung semuanya. Kalau yang nyaman sekarang guna ulang, lakukan guna ulang. Kalau yang nyaman sekarang daur ulang, lakukan daur ulang. Kalau yang lebih nyaman adalah mengurangi konsumsi yang tidak perlu, ya kurangi konsumsi yang tidak perlu," tambah dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarangNikmati Fitur Lengkap KARIN dengan KOMPAS.com PLUS
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.