DPR Dorong Pemerintah Percepat Realisasi Investasi demi Jaga Pertumbuhan Ekonomi

DPR Dorong Pemerintah Percepat Realisasi Investasi demi Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mengatakan pemerintah tidak cukup hanya menjaga stabilitas makroekonomi seperti nilai tukar rupiah, inflasi, dan kepercayaan pasar.

Menurutnya, kecepatan realisasi investasi menjadi faktor yang menentukan kinerja ekonomi ke depan.

"Yang harus dijaga bukan hanya angka investasi, tetapi kecepatan realisasinya. Komitmen investasi harus segera bergerak menjadi konstruksi, produksi, lapangan kerja, dan nilai tambah," kata Azis dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Legislator Partai Gerindra itu menilai periode Juli–Agustus 2026 menjadi momentum penting untuk menunjukkan sinyal awal pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, pemerintah perlu segera mengatasi berbagai hambatan investasi, mulai dari perizinan, pengadaan lahan, pembiayaan, pasokan energi, hingga ketersediaan tenaga kerja.

Menurut Azis, pelaku pasar saat ini bergerak berdasarkan ekspektasi terhadap prospek ekonomi.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa aktivitas ekonomi riil terus berjalan.

"Pasar memperdagangkan masa depan. Karena itu, yang perlu diberikan pemerintah adalah kepastian arah dan bukti bahwa mesin ekonomi riil mulai bekerja," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Azis juga memperkenalkan konsep Ekonomi Waktu, yakni pendekatan pembangunan yang menempatkan waktu sebagai faktor strategis dalam meningkatkan produktivitas nasional.

Ia menjelaskan perekonomian berjalan dalam tiga ritme, yakni waktu pasar, waktu kebijakan, dan waktu produktivitas, yang harus berjalan selaras agar pembangunan tidak kehilangan momentum.

"Negara harus mampu menyelaraskan ketiganya. Kalau tidak, pasar bergerak terlalu cepat, kebijakan tertinggal, dan produktivitas kehilangan momentum," katanya.

Selain itu, Azis menilai reformasi birokrasi menjadi salah satu kunci percepatan produktivitas nasional.

Menurutnya, lambatnya proses administrasi tidak hanya menghambat perizinan, tetapi juga berdampak pada investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penerimaan negara.

Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional, investasi industri, program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Bangsa yang unggul bukan bangsa yang memiliki lebih banyak waktu, tetapi bangsa yang paling sedikit menyia-nyiakan waktunya," pungkas Azis.