tirto.id - Warsa 14 April 1865, Perang Saudara AS (1861-1865) resmi berakhir. Usai empat tahun pertempuran berdarah-darah, dengan 700 ribu lebih korban bergelimpangan, negara-negara AS Bagian Selatan yang pro-perbudakan dikalahkan oleh pihak utara yang menentang perbudakan. Selanjutnya, Abraham Lincoln, salah satu pentolan dari utara, segera merancang konstitusi persamaan hak sipil guna menghapus perbudakan dan diskriminasi rasial.
Empat dari sembilan juta penduduk AS Bagian Selatan adalah budak. Karena aturan yang dikenal sebagai Proklamasi Emansipasi tersebut, mereka berhasil keluar dari belenggu perbudakan.
Menurut analisis Robert W. Fogel dan Stanley Engerman dalam Time On The Cross: The Economics of American Negro Slavery (1995), para tuan tanah sangat ketakutan dengan kebijakan tersebut. “Mereka sangat takut secara ekonomi karena khawatir akan kehilangan tenaga kerja murah. Mereka juga takut orang Afrika-Amerika akan mulai menuntut hak-hak kewarganegaraan,” tulisnya.
Di lain tempat, para milisi veteran Konfederasi Selatan, pada 24 Desember 1865, mendirikan perkumpulan di Pulaski, Tennessee, dengan nama Ku Klux Klan (KKK).
“Awalnya, organisasi ini dirancang sebagai perkumpulan persaudaraan. Itu dirancang sebagai lelucon. Organisasi ini memang dirancang agar sekelompok pria punya alasan untuk berkumpul, minum bir, dan saling menjaga satu sama lain,” ungkap Chris Buckley, mantan anggota KKK.
Namun seiring waktu, haluan KKK sekonyong-konyong berubah menjelma organisasi teroris yang meneror para mantan budak, khususnya ras Afrika-Amerika. Kekalahan pada Perang Saudara AS membuat para anggota KKK, yang kebanyakan dari kalangan militer, “menaruh dendam” kepada para mantan budak. Mereka dengan lantang menentang konstitusi persamaan hak sipil yang dirancang Abraham Lincoln dan ingin mempertahankan supremasi rasial kulit putih secara mutlak.
Bagi anggota KKK, kaum kulit berwarna adalah sumber merosotnya kejayaan “Amerikanitas”. Maka, romantisisme masa lampau diagungkan sembari menyalahkan orang lain dan mencap kulit hitam adalah biang kerok kemerosotan.
Dalam perkembangan selanjutnya, diskriminasi KKK merangsek aspek politik. Mereka dengan sengaja menjegal hak suara para kulit hitam, terutama di negara bagian Selatan. KKK melakukan kampanye teror terkoordinasi terhadap para pentolan Partai Republik, yang mendukung hak kewarganegaraan kulit hitam.
Memburu Musuh Politik Kulit Putih
Kekerasan rasial mencapai puncaknya pada 1868, ketika KKK dipimpin oleh Nathan Bedford Forrest, mantan jenderal Konfederasi. Menjelang pemilihan presiden, puluhan gedung pengadilan, gereja, dan tempat pemungutan suara, hangus terbakar. Lebih dari seribu pembunuhan terjadi hanya dalam kurun empat minggu. Mayoritas korbannya adalah keturunan Afrika-Amerika
Adam Green, pengamat politik dari University of Chicago, menuturkan, “Para korban tidak dipilih secara acak ... genosida politik terhadap orang Afrika-Amerika di Selatan. Jadi, mereka secara khusus menargetkan orang Afrika-Amerika yang memberikan suara. Mereka [KKK] bahkan lebih menargetkan orang Afrika-Amerika yang memegang jabatan.”
Saat merangsek ke kediaman para politisi Afrika-Amerika, KKK tidak pernah basa-basi, misalnya dengan meminta targetnya mundur dari jabatan. Mereka langsung membunuhnya. Bahkan, mereka yang berkulit putih tetapi mendukung kemajuan rasial Afrika-Amerika juga dibunuh.
Gelombang pembantaian itu menjadi bukti bahwa pemerintah negara bagian bekas wilayah Konfederasi tidak mampu melindungi hak-hak sipil warga Afro-Amerika. Banyak aparat dan pejabat berpihak pada supremasi kulit putih sehingga pelaku kekerasan hampir tak pernah diproses hukum.
Situasi itu mendorong pemerintah federal di Washington mengambil alih penegakan hukum, yakni dengan menjalankan program Rekonstruksi. Tujuannya adalah menjamin hak suara elektoral, perlindungan hukum, dan kebebasan sipil penuh bagi jutaan mantan budak kulit hitam.
Setelah terpilih sebagai presiden, Ulysses S. Grant memperkuat kebijakan tersebut melalui serangkaian Undang-Undang Penegakan Hukum (Enforcement Acts) pada 1870–1871. Regulasi federal itu mengategorikan berbagai bentuk intimidasi terhadap hak pilih dan hak sipil warga negara sebagai tindak pidana federal. Bahkan, pemerintah pusat berwenang mengerahkan aparat maupun militer dalam membubarkan organisasi yang melakukan teror politik.
Bagi KKK, kebijakan tersebut dipandang sebagai ancaman langsung terhadap tujuan mereka mengembalikan dominasi politik kulit putih di Selatan. Karena itu, mereka menjadikan Rekonstruksi sebagai sasaran utama operasi sabotase dan intimidasi.
KKK menggunakan siasat teror fisik dan psikis secara sistematis untuk menggagalkan distribusi persamaan hak politik di tingkat akar rumput. Untuk menyembunyikan identitasnya saat beroperasi, mereka mengenakan berbagai pakaian penyamaran. Ada yang berjubah putih dengan topeng; ada yang mengenakan janggut; ada pula yang bertudung.
Kostum tersebut juga berfungsi sebagai alat untuk menakut-nakuti target mereka. Seolah-olah mereka adalah hantu tentara Konfederasi yang menyerbu tempat tinggal ras kulit hitam pada malam hari.
Kampanye Segregasi Rasial
Pada November 1915, KKK pimpinan William Joseph Simmons terang-terangan melakukan segregasi budaya. Mereka mengeksploitasi rilisan film bisu kontroversial berjudul The Birth of A Nation (1915) yang disutradarai D. W. Griffith. Film itu memanipulasi kekerasan yang dilakukan KKK dengan mengglorifikasi anggota KKK sebagai pahlawan penyelamat bangsa.
Tokoh utamanya Ben Cameron (Henry B. Walthall), digambarkan sebagai pangeran berkuda berkostum topeng putih kerucut (ikon jubah kebesaran KKK), gagah, dan berjiwa ksatria. Begitu juga dengan pasukannya, berkarakter serupa hero dan berjuang demi keadilan. Sementara itu, para kulit hitam divisualisasikan sebagai antagonisnya, komplotan penculik barbar yang hobi merudapaksa perempuan.
Film propaganda itu jadi momentum bagus bagi kebangkitan KKK dan perekrutan anggota lebih banyak. Simmons juga "terilhami" untuk menulis buku propaganda, yang kemudian diterbitkan pada 1917 dan diberi tajuk ABC of the Invisible Empire. Ia kemudian menyuruh para anggota organisasi untuk menyebarkannya secara luas dengan tujuan menarik minat ribuan warga kulit putih.
Membludaknya anggota KKK membesarkan jaringan politik mereka. Lebih-lebih, daftar musuh ideologis KKK melampaui sekadar sentimentalitas kebencian terhadap kulit hitam. Para petinggi klan menargetkan imigran Eropa Timur, warga penganut Katolik, dan kelompok minoritas Yahudi.
KKK memanipulasi histeria Perang Dunia I untuk memperparah kecemasan sosial masyarakat. Mereka menyebarkan narasi konspirasi bahwa gelombang imigran asing akan merebut paksa mata pencaharian para pekerja lokal.
Demi memuluskan usaha kampanye politik KKK, pada 1920, Simmons menyewa biro hubungan masyarakat profesional bernama Southern Publicity Association. Edward Young Clarke dan Mary Elizabeth Tyler, dua utusan ahli pemasaran dari Southern Publicity Association, berhasil merancang sistem rekrutmen nasional yang sangat agresif.
Mereka menyulap struktur hierarki organisasi menjadi mesin pencetak pundi-pundi raksasa berkedok perkumpulan persaudaraan. Meski hanya membebankan biaya pendaftaran relatif murah (hanya 10 dolar AS), setelah rekrutmen, mereka memonopoli penjualan jubah putih resmi, topeng kerucut, dan berbagai atribut ritual lainnya kepada anggota.
Namun rupanya, monopoli bisnis itu tak jadi soal. Jumlah anggota mereka kian tahun makin bertambah. Bukan main, sampai 85.000 orang.
Eskalasi Hukum dan Politik
Ketenaran KKK sukses memikat kelas menengah perkotaan. Mereka berhasil menjaring dokter, pengacara, pengusaha lokal, dan pendeta, dari berbagai penjuru negara bagian.
Finansial KKK, yang didukung filantropi anggotanya, digunakan untuk menginfiltrasi hukum resmi di negara bagian. Para petinggi KKK bersedia mendanai kampanye politik, para gubernur, senator, atau pejabat publik lainnya, dengan syarat mau mematuhi dan menyukseskan agenda organisasi.
Puncaknya, mereka menggelar pawai dan demonstrasi pada 8 Agustus 1925, di wilayah Pennsylvania, dengan kostum putih dan kerucut khasnya. Bedanya, saat itu, lebih dari 40.000 pendemo tak bertopeng seperti paras umum mereka yang santer di media.
Sebagian besar anggota klan mereka adalah kulit putih dari Partai Republik, Demokrat, dan independen. Seperti yang dicatat sosiolog Rory M. McVeigh, strategi klan adalah mengeskalasi politik. Selain itu, dengan “cuci tangan” dan tidak mengatasnamakan gerakan politik, proses rekrutmen menjadi lebih galak lagi.
“Para pemimpin Klan berharap semua kandidat utama akan bersaing untuk memenangkan dukungan gerakan tersebut [di pemerintahan] dengan mempromosikan kebijakan yang menguntungkan konstituen Klan. Kepemimpinan Klan ingin menjaga pilihan mereka tetap terbuka dan berulang kali mengumumkan bahwa gerakan tersebut tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun,” demikian tertulis dalam The Rise of the Ku Klux Klan (2009: 184).
Rekrutmen agresif dan lobi politik pentolan KKK berhasil merancang undang-undang yang diskriminatif untuk menekan hak-hak masyarakat minoritas (kulit hitam, Yahudi, Katolik-Protestan, dan imigran). Mereka juga memanipulasi ranah struktural untuk melindungi anggotanya sehingga kekerasan, intimidasi, kebengisan, atau praktik diskriminasi, sukar dijerat hukum negara.
Modal itu yang menjadikan KKK sebagai organisasi rasisme "terbesar" di AS dan bertahan sampai sekarang. Meski ritual jubah kulit putih sudah "tak relevan" dengan modernisasi, tujuan-tujuan supremasi dan rasisme masih menjadi momok bagi para minoritas. Kiwari, anggota mereka memang tak semasif pada masa Perang Dunia, tetapi pengaruhnya tetap membekas dan seolah menjadi legenda.
