Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data yang akurat, bukan asumsi.
Kebijakan Berbasis Data Jadi Fondasi Pengelolaan Perikanan
Iqbal mengatakan kebijakan berbasis data diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.
Ia mengungkapkan, "Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat."
NTB berada di antara dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores, sehingga memiliki potensi besar di sektor perikanan.
Menurut Iqbal, potensi tersebut harus didukung oleh sistem data yang akurat agar pengelolaan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ia menilai keterbatasan data masih menjadi persoalan utama dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.
Keterbatasan data tersebut menyebabkan sejumlah program belum memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terutama nelayan.
Pemerintah NTB mengajak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga riset, dan pelaku usaha untuk membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.
Iqbal mengatakan, "Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan."
Penguatan Ekosistem Usaha dan Administrasi Nelayan
Iqbal menegaskan pengelolaan perikanan berkelanjutan harus didukung oleh ekosistem usaha yang sehat dengan seluruh rantai usaha, mulai dari nelayan, industri pengolahan, hingga pemasaran, saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Menurut Iqbal, berbagai negara maju telah menjadikan sektor perikanan sebagai bagian dari ketahanan nasional sehingga sektor tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan dari pemerintah.
Ia mengatakan, "Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama."
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada di dua wilayah pengelolaan perikanan nasional merupakan modal strategis untuk mendukung pengembangan komoditas perikanan yang berdaya saing global.
Pemerintah NTB juga berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan melalui percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat memperoleh akses bahan bakar bersubsidi.
Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan di provinsi tersebut saat ini mencapai lebih dari 60 ribu orang.
Penyelesaian administrasi nelayan dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar proses administrasi tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.
Muslim mengatakan, “Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.”
