Pantau - Pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang mulai diterapkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sejak 18 Juni 2026 menjadi momentum yang mengingatkan pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan administrasi sebagai bagian dari keberlanjutan bisnis.
Banyak pelaku usaha awalnya menganggap proses pembaruan hanya sebatas mengganti kode kegiatan usaha agar sesuai dengan klasifikasi terbaru.
Namun, dalam praktiknya, sejumlah perusahaan mendapati permohonan pembaruan tertahan atau ditolak karena masih terdapat kewajiban administrasi yang belum dipenuhi.
Sistem OSS Memeriksa Kepatuhan Administrasi
Sistem OSS tidak hanya memverifikasi kesesuaian kode KBLI, tetapi juga memeriksa kelengkapan identitas hukum perusahaan secara menyeluruh.
Saat perusahaan mengajukan pembaruan KBLI, sistem turut memeriksa apakah laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan telah disampaikan serta apakah data beneficial ownership atau pemilik manfaat telah diperbarui.
Banyak perusahaan baru mengetahui bahwa laporan tahunan belum pernah disampaikan sejak perusahaan berdiri atau data pemilik manfaat belum diperbarui setelah terjadi perubahan kepemilikan saham maupun struktur pengendalian perusahaan.
Kepatuhan Menjadi Fondasi Keberlanjutan Bisnis
Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak perusahaan yang memandang aspek legalitas hanya sebagai pelengkap administrasi, bukan sebagai fondasi usaha.
Penulis telaah, Asharyanto Hermanto SHI, mengungkapkan, "Kepatuhan yang dipelihara secara berkala selalu lebih murah, lebih cepat, dan memberikan ketenangan dibandingkan kepatuhan yang baru dikejar ketika hambatan sudah muncul di depan mata."
Pembaruan KBLI 2025 menjadi pengingat bahwa kepatuhan administrasi tidak hanya berkaitan dengan perizinan usaha, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional dan kepastian hukum perusahaan.
