Matangkan Persiapan PON 2028, Menpora Erick Thohir Bentuk Tim Koordinatif Lintas Sektor

Matangkan Persiapan PON 2028, Menpora Erick Thohir Bentuk Tim Koordinatif Lintas Sektor

KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menyatakan pihaknya membentuk tim koordinatif lintas sektoral untuk memetakan kesiapan pendanaan dan menyinkronkan seluruh persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028.

Menpora Erick Thohir memimpin memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan PON 2028 bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna, serta Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Susilo Widhyantoro.

Rapat tersebut dilangsungkan di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (1/7/2026), sebagai langkah untuk memastikan penyelenggaraan event olahraga terbesar di Indonesia berjalan sukses dari segala sisi, baik prestasi maupun administrasi.

Rapat difokuskan mengenai sinkronisasi, persiapan penyelenggaraan, pemetaan kesiapan venue, serta skema pendanaan guna memastikan pelaksanaan PON berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Kesepakatan hasil rapat tersebut akhirnya melahirkan pembentukan tim koordinatif antara Kemenpora, KONI Pusat, Jamdatun, serta BPKP.

Tim tersebut nantinya akan mengundang pemerintah daerah untuk memetakan kesiapan anggaran serta kondisi riil di lapangan sebelum dilaporkan kepada pemerintah pusat.

"Kita sepakat akan membentuk tim koordinatif, kita akan mengundang dari daerah seperti apa mapping-nya sebelum nanti kita tentu laporkan kepada pemerintah pusat, Pak Menko ataupun Bapak Presiden untuk penyelenggaraan 2028 seperti ini perspektifnya," ujar Erick Thohir kepada awak media di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Komitmen Mengawal PON

Lebih lanjut Menpora menyampaikan bahwa Kemenpora bersama KONI berkomitmen dalam mengawal penyelenggaraan PON sehingga berjalan sukses tanpa mengabaikan tujuan utama, yaitu pembinaan prestasi olahraga nasional.

"Perlu diingat tujuan akhir kita adalah memperkuat pembinaan olahraga nasional, meningkatkan prestasi, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah penyelenggara," tutur pria 56 tahun itu.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi langkah cepat Kemenpora yang telah menetapkan tuan rumah PON 2028 sejak jauh hari.

Menurutnya, waktu persiapan yang panjang memudahkan KONI Pusat untuk berkomunikasi secara intensif dengan KONI Provinsi NTT dan NTB untuk memetakan kesiapan venue serta menentukan cabang olahraga yang akan dipertandingkan, termasuk dengan dukungan DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.

"Dengan kebijakan tidak membangun venue baru, kita pertandingkan NTT-NTB yang memang venue-nya sudah siap. Yang lain yang tidak, kita pertandingkan di Jakarta," kata Marciano.

"Terima kasih pada Gubernur Jakarta yang bersedia menjadi daerah penyangga penyelenggaraan PON ke-22 2028 ini," tambahnya.

Dari sisi tata kelola, pelaksanaan PON XXII 2028 juga akan mendapat pendampingan dari Kejaksaan Agung dan BPKP sejak tahap perencanaan.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Narendra Jatna menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum agar seluruh proses memiliki landasan administrasi yang kuat.

"Kami akan mendampingi dan juga memberikan pendapat hukum juga mengawasi tata kelola sehingga ini menjadi satu bagian utuh bahwa kita semua ingin kesuksesan nanti PON 2028 nantinya ke depan," papar Narendra.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Susilo Widhyantoro menegaskan pengawasan akan difokuskan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, mulai dari pengadaan barang, penyiapan infrastruktur pendukung, hingga akomodasi atlet.

"Jadi tidak hanya kesuksesan dalam penyelenggaraan olahraga saja di event-nya, namun juga kita ingin memastikan bahwa persiapan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban nanti di sisi keuangannya juga dapat akuntabel. Jadi setiap belanjanya kita harapkan bisa berjalan secara efektif dan efisien," ucap Susilo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang