Luhut Klaim GovTech Berbasis AI Berpotensi Hemat Anggaran Lebih dari Rp 1.500 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, mengeklaim negara bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun, jika menerapkan Government Technology (GovTech).

Selain itu, penerapan GovTech, termasuk digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), juga dinilai akan mengurangi korupsi.

"Saya mohon doa restu dari semua teman-teman, sehingga negeri kita ini nanti betul-betul punya ekosistem yang membuat kita tuh akan kurang korupsi, dan akan menghemat," kata Luhut, usai rapat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

"Bansos akan tepat target, dan saya kira akan bisa, kalau ini jadi, kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp 1.500 triliun, angka yang sangat besar," imbuh dia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu mengatakan, perhitungan angka ini sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Dan itu akan menyangkut kepada tax ratio kita akan naik. Jadi itu menurut World Bank, bukan menurut kami. Tax ratio kita yang sekarang ini ada 9 persenan, itu saya kira akan bisa secara gradual naik ke 11, 12, 13 persen seperti negara-negara ASEAN atau mungkin lebih baik dari sana," imbuh dia.

Menurut Luhut, GovTech saat ini telah menghubungkan data dari 8 kementerian/lembaga.

Pemerintah juga melibatkan BSSN dalam rangka memperkuat keamanan data.

"Sekarang data itu sudah diproses oleh AI dan berjalan dengan baik. Sovereign data atau keamanan data juga menjadi penting, peran BSSN di sini untuk betul-betul mengamankan, karena ini akan menjadi center of gravity daripada bangsa ini," ujar dia.

Kini, pemerintah juga sedang memproses 43 kabupaten/kota untuk menerapkan digitalisasi penyaluran bansos.

"Akhir bulan ini, mereka, seluruh Surabaya dan sekelilingnya, itu sudah mulai terselesaikan. Nah, kami sudah bicara tadi sama Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), mungkin kita akan percepat proses ini. Nah, sehingga Oktober-November waktu Presiden akan meluncurkan ini, mungkin kita sudah hampir beberapa ratus kabupaten/kota," ucap dia.

Dalam kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pilot project GovTech terkait digitalisasi bansos ini telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Tito berharap, program ini bisa segera diterapkan juga ke daerah lainnya.

"Ibu Bupati, Ibu Ipuk sudah menyampaikan sendiri langsung manfaat yang sangat luar biasa ya, untuk perlindungan sosial, bansos, yang lebih tepat sasaran. Sehingga ini bisa menghemat, dan juga mendatangkan rasa keadilan," ucap Tito