PADANG, KOMPAS.com — Proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bukit Gado-gado di kawasan wisata Gunung Padang memicu beragam tanggapan dari warga setempat.
Di satu sisi, pengelola optimistis kehadiran koperasi di atas lahan negara ini dapat menyokong ekosistem pariwisata, namun di sisi lain, letak geografis bangunan yang berada di jalur pendakian memunculkan skeptisisme terkait daya saing bisnis retailnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua Kopdes Merah Putih Sari Angraiyeni menegaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan tidak diputuskan secara sepihak.
Pemilihan titik koordinat proyek ini diklaim telah melalui proses rembuk berjenjang yang melibatkan berbagai lintas sektoral.
"Pemilihan lokasi ini merupakan hasil musyawarah bersama. Kami melibatkan unsur pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta perwakilan dari TNI dan Polri," ujar Sari saat diwawancarai Kompas.com.
Menurut Sari, berdasarkan hasil rembuk tersebut, titik pembangunan dinilai strategis karena secara geografis berada di wilayah tengah.
Lokasi ini dianggap sebagai titik temu mobilitas warga dari beberapa rukun tetangga (RT) di Kelurahan Bukit Gado-gado.
Riwayat Lahan, Progres, dan Solusi Fasilitas
Sari juga meluruskan status hukum dan sejarah lahan yang digunakan.
Tanah tempat bangunan berdiri tersebut merupakan tanah verponding—tanah peninggalan era kolonial Barat yang dahulunya sempat disewa oleh pemerintah Hindia Belanda.
Pasca-kemerdekaan RI, aset tersebut secara otomatis beralih status menjadi tanah negara.
Sebelum proyek koperasi digulirkan, lahan tersebut sebenarnya sempat direncanakan untuk pembangunan Kantor Kelurahan atau Kantor LPM Bukit Gado-gado.
"Namun, karena anggaran pembangunan dari pemerintah tak kunjung turun selama bertahun-tahun, rencana itu mengambang. Hingga akhirnya, melalui program pemberdayaan ekonomi, diputuskanlah untuk memanfaatkan lahan negara ini sebagai lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih," urai Sari.
Terkait progres fisik, Sari optimistis proyek ini akan segera membawa dampak nyata bagi masyarakat.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi pembangunan telah menyentuh angka 80 persen.
"Kami menargetkan di akhir Juli 2026 seluruh struktur bangunan sudah rampung total dan siap dioperasikan secara resmi," ujarnya.
