KOMPAS.com – Ketika banyak negara masih berjuang mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Indonesia justru mulai menjadi rujukan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan kini melindungi hampir seluruh penduduk Indonesia dan disebut Bank Dunia sebagai sistem asuransi kesehatan single-payer terbesar di dunia.
Di balik capaian tersebut, tersimpan jutaan kisah tentang masyarakat yang tak lagi dihantui kekhawatiran kehilangan tabungan, menjual aset, atau terlilit utang hanya demi mendapatkan layanan kesehatan.
Salah satunya dialami Nurjana Ahmad, ibu rumah tangga asal Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara.
Dengan penghasilan suami yang tidak menentu sebagai petani, ia cemas membayangkan biaya pengobatan jika ada anggota keluarga sakit.
"Alhamdulillah, kami sangat terbantu. Saat anak saya harus menjalani rawat inap, kami tidak mengeluarkan biaya untuk pengobatan karena semuanya sudah dijamin melalui Program JKN. Jadi, kami bisa lebih tenang dan fokus mendampingi penyembuhan anak," ujar Nurjana, dikutip dari laman resmi BPJS Kesehatan.
Cerita serupa dirasakan Kartika Dwisila, aparatur sipil negara di Ternate, Maluku Utara. Sejak 2007, ia hidup dengan diabetes dan harus rutin menjalani pengobatan.
"Dengan BPJS Kesehatan, walaupun harus bolak-balik ke rumah sakit, saya tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Cukup menunjukkan aplikasi Mobile JKN, semua sudah terlayani," katanya.
Bagi Kartika, manfaat JKN tidak sekadar membantu biaya pengobatan. Melalui fitur Skrining Kesehatan di Mobile JKN, ia jadi lebih disiplin menjaga pola makan dan rutin berolahraga sehingga kondisi kesehatannya berangsur membaik.
Dua cerita tersebut hanyalah sebagian kecil dari 282,7 juta peserta JKN di seluruh Indonesia.
Selama lebih dari satu dekade, program yang diluncurkan pada 2014 itu berkembang menjadi salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia.
Pada awal peluncurannya, program ini baru mencakup sekitar 121 juta jiwa. Per Desember 2025, sebanyak 98,62 persen penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN.
Dari ratusan skema menjadi satu sistem nasional
Sebelum 2014, sistem jaminan kesehatan Indonesia berjalan secara terfragmentasi. Pegawai negeri menggunakan akses Askes, pekerja formal memperoleh perlindungan Jamsostek, masyarakat miskin dilayani Jamkesmas, sementara pemerintah daerah memiliki program Jamkesda masing-masing.
Dilansir dari laman worldbank.org, Senin (5/1/2026), Bank Dunia memperkirakan terdapat sekitar 300 skema jaminan kesehatan yang berjalan secara terpisah sebelum dikonsolidasikan ke dalam JKN. Setiap skema memiliki manfaat, mekanisme pembayaran, hingga sumber pendanaan yang berbeda.
Penyatuan seluruh skema tersebut menjadi satu sistem nasional merupakan pekerjaan yang tidak sederhana.
Indonesia harus membangun sistem pembiayaan kesehatan bagi hampir 283 juta penduduk yang tersebar di lebih dari 6.000 pulau berpenghuni, bekerja sama dengan puluhan ribu fasilitas kesehatan, serta memastikan standar pelayanan yang sama dapat diterapkan dari kota besar hingga daerah terpencil. Hal inilah yang membuat perjalanan JKN menjadi perhatian banyak negara berkembang.
