Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Selasa (28/7/2026). Penangkapan itu menambah daftar kepala daerah yang terjaring operasi penindakan lembaga antirasuah.
Tim Satuan Tugas KPK menangkap Anom Widiyantoro dalam OTT yang digelar pada Selasa (28/7/2026). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan informasi tersebut. "Benar," kata Fitroh ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/7/2026).
Setelah terjaring OTT, Anom dijadwalkan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan intensif. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Anom Widiyantoro dan pihak lain yang turut diamankan.
Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, kekayaan Anom Widiyantoro turut menjadi perhatian publik. Berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), berikut perinciannya:
Harta kekayaan Anom Widiyantoro Berdasar LHKPN
Berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 26 Maret 2026 untuk periode pelaporan 2025, Anom Widiyantoro memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 21.315.743.177 atau Rp 21,31 miliar. Nilai tersebut berasal dari total aset senilai Rp 22,56 miliar setelah dikurangi utang sebesar Rp 1,24 miliar.
Sebagian besar kekayaan Anom berasal dari kepemilikan 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, seperti Jakarta Timur, Bandung, Bekasi, Surabaya, Semarang, Gianyar, Tegal, dan Pemalang, dengan total nilai Rp 12,29 miliar.
Selain aset properti, Anom juga melaporkan kepemilikan 11 kendaraan senilai Rp 1,10 miliar, yang terdiri atas mobil, sepeda motor, hingga motor gede. LHKPN miliknya juga mencatat harta bergerak lainnya sebesar Rp 440 juta, surat berharga senilai Rp 902,21 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 782,21 juta, serta harta lainnya senilai Rp 7,03 miliar.
OTT Bupati Pemalang
KPK
Anom Widiyantoro
Profil Anom Widiyantoro
Anom Widiyantoro lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 20 Maret 1970. Ia resmi menjabat sebagai bupati Pemalang periode 2025-2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025.
Sebelum memimpin Kabupaten Pemalang, Anom lebih dahulu membangun karier profesional di lingkungan BUMN hingga dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis.
Perjalanan pendidikan Anom dimulai di Cimahi dan Bandung. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD St Yusuf Cimahi pada 1977-1983, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cimahi pada 1983-1986 dan SMA Negeri 4 Bandung pada 1986-1989.
Setelah lulus sekolah menengah, Anom menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Ia meraih gelar sarjana ekonomi pada 1996.
Pengembangan kompetensinya berlanjut di Universitas Padjadjaran melalui program magister manajemen. Dari perguruan tinggi tersebut, ia memperoleh gelar magister manajemen pada 2005.
Karier dari BUMN hingga Jadi Bupati Pemalang
Sebelum memasuki dunia politik, Anom Widiyantoro menghabiskan sebagian besar kariernya di lingkungan BUMN. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya hingga dipercaya menjadi direktur PT Wijaya Karya Realty, anak perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Perjalanan karier tersebut juga mendapat apresiasi dari almamaternya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Fakultas itu menilai kiprah Anom menjadi contoh alumni yang mampu berkontribusi pada sektor korporasi maupun pemerintahan.
Pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pemalang 2024, Anom maju berpasangan dengan Nurkholes, pensiunan aparatur sipil negara (ASN).
Pasangan Anom Widiyantoro-Nurkholes berhasil memenangkan Pilkada setelah memperoleh 278.043 suara atau sekitar 44,51% dari total suara sah. Hasil tersebut mengantarkan Anom menjadi bupati Pemalang untuk masa jabatan 2025-2030.
Kasus OTT KPK membuat Anom Widiyantoro menjadi perhatian publik. Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, profilnya menunjukkan perjalanan dari dunia BUMN, kemenangan pada Pilkada Pemalang 2024, hingga menjabat sebagai bupati Pemalang sejak 2025.
