1. Minta sekolah memaksimalkan dana BOS
2. Dedi Mulyadi belum setuju jika SPP diaktifkan kembali di SMA dan SMK
3. Anggaran pemerintah daerah belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan, rencana tersebut masih dibahas dan belum diputuskan untuk diterapkan dalam tahun ajaran baru sekarang ini.
"Masih menjadi pembahasan. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," kata Purwanto, Rabu (15/7/2026).
Purwanto menyampaikan, salah satu alasan munculnya usulan tersebut adalah karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan dukungan anggaran agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
"Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya," ujarnya.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung pun membenarkan rencana itu masih dalam pembahasan. Inisiasi rencana ini berangkat dari kesepakatan dengan Pemprov Jabar bahwa sistem pendidikan di Jabar harus mampu menghadirkan layanan yang berkualitas.
"Poin pokoknya adalah semua sepakat bahwa di rancangan itu harus mampu mengakomodir semangat pendidikan yang berkualitas. Salah satu yang disampaikan adalah kesenjangan pendapatan sekolah dengan unit cost yang layak per siswa per tahun," katanya.
Yomanius mengatakan, kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini masih jauh dari kebutuhan riil operasional sekolah. Dari kebutuhan biaya layak sekitar Rp4,5 juta per siswa SMA setiap tahun, pemerintah baru mampu menanggung sekitar 40 persen.
"Maksimal pemerintah hanya mampu membiayai kira-kira 40 persen dari unit cost biaya layak per siswa per tahun. Yang untuk SMA itu sekitar Rp4,5 juta kurang lebihnya. Dalam semangat untuk proses pembelajaran yang berkualitas, itu dipastikan tidak akan tercapai," katanya.
"Kalau pendapatan sekolahnya segitu-segitu saja, hanya 40 persen, bahkan hanya Rp1,6 juta dari kebutuhan Rp4,5 juta itu unit cost-nya," ujarnya.
