BOYOLALI, KOMPAS.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak membuka peluang pengelolaan Asrama Haji Donohudan (AHD) di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, diambil alih pemerintah pusat.
Menurutnya, pengelolaan oleh pemerintah pusat dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong pengembangan fasilitas menjadi lebih optimal.
Kementerian Haji dan Umrah juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas di Asrama Haji Donohudan.
"Bila perlu kita bicarakan, supaya kemudian pengelolaannya bisa dikelola pemerintah pusat," ujar Dahnil di Asrama Haji Donohudan, dikutip dari TribunSolo, Rabu (24/6/2026).
Dahnil menambahkan, pihaknya dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pembahasan secara serius terkait nasib Asrama Haji Donohudan ke depan.
"Nanti kami akan bicarakan serius dengan gubernur. Karena Jawa Tengah, jemaahnya terbesar," ucapnya.
Kondisi Asrama Jadi Sorotan
Pada musim haji 2026, Asrama Haji Donohudan memberangkatkan 29.121 calon jemaah haji yang terbagi dalam 81 kelompok terbang (kloter).
Jumlah tersebut menjadikan Donohudan sebagai embarkasi dengan jumlah jemaah terbesar kedua di Indonesia setelah Embarkasi Surabaya.
Meski melayani jemaah dalam jumlah besar setiap tahun, kondisi fasilitas asrama dinilai belum memadai.
Karena itu, Dahnil mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah mengenai rencana renovasi bangunan asrama.
Ia menilai, kondisi Asrama Haji Donohudan masih tertinggal jika dibandingkan dengan asrama haji besar lain di Indonesia.
"Saya sudah bicara dengan pak gubernur agar Asrama Haji kita ini harus segera direnovasi. Supaya lebih layak," jelasnya.
"Karena terus terang, untuk asrama (haji) yang besar. (AHD ) Ini termasuk yang mohon maaf jauh lebih jelek," tambah Dahnil.
Kemenhaj Akan Perketat Syarat Keberangkatan
Dalam kesempatan yang sama, Dahnil juga mengungkap rencana pemerintah untuk memperketat syarat keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci.
Pihaknya akan menyeleksi calon jemaah dengan syarat kesehatan yang lebih ketat demi menekan jumlah korban sakit maupun meninggal.
