JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Nico Harjanto, mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Nasional (BGN).
"Kami mendukung penuh Kepala BGN Bapak Sudaryono dalam melakukan perbaikan tata kelola MBG secara menyeluruh," kata Nico, dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Nico yakin jika tata kelola yang lebih baik ini didukung pemanfaatan teknologi yang andal, maka target sasaran MBG akan lebih tepat.
Selain itu, menurut dia, hal ini juga bisa menekan angka kebocoran anggaran seminimal mungkin.
"Apalagi, dengan fokus eksekusi di daerah 3T dengan melibatkan UMKM lokal, kantin sekolah, hingga orangtua siswa/i, maka program MBG tentunya akan memiliki dampak sosial yang lebih terukur dan nyata di tengah masyarakat," imbuh dia.
Ia optimistis perbaikan tata kelola dan efisiensi anggaran MBG akan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional, khususnya menyangkut disiplin fiskal yang lebih tepat sasaran.
Bahkan, perbaikan tata kelola MBG juga dinilainya bisa mendorong penguatan ekonomi dalam negeri.
"Ini tentu akan menjadi salah satu hal yang dapat mendorong trend penguatan IHSG dan nilai tukar rupiah," ucap Nico.
Nico juga berharap MBG ke depannya bisa menjadi contoh dalam penerapan tata kelola yang baik.
"Kami berharap, MBG bisa menjadi salah satu contoh nyata penerapan tata kelola yang baik, yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta bisa menjadi mesin pendorong perekonomian daerah," ujar dia.
Diketahui, Kepala BGN Sudaryono mengungkap, pembenahan tata kelola program MBG menjadi pekerjaan rumah (PR) utama yang harus segera dituntaskan.
Dalam menuntaskan PR tersebut, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar program MBG berjalan sesuai tujuan utama.
"Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang," tegas Sudaryono, usai pelantikan di Istana, Jakarta, dikutip dari siaran Youtube Kompas TV, Rabu (22/7/2026).
Oleh karena itu, ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan pengawasan dalam seluruh proses pelaksanaan program MBG.
Menurut dia, pengawasan bersama diperlukan agar program MBG berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan, setiap indikasi korupsi maupun permainan kepentingan harus ditindak secara tegas.
"Zero toleran untuk praktik-praktik korupsi, hengki-pengki, dan copet-copetan, sebagaimana barangkali iniyang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
