Pekerja di Pulau Jawa Tergolong Dalam Kelompok Berkarakteristik Baik: Apa Benar?

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian yang memberikan kontribusi lebih dari separuh PDB untuk Indonesia. Namun, apakah kondisi tersebut juga menjamin karakteristik pekerja yang lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia? Hasil pengelompokan karakteristik pekerja antar provinsi menemukan dua hal ini tidak selalu selaras.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan data Badan Pusat Statistik, analisis klaster terhadap lima karakteristik pekerja menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok.

Karakteristik tersebut penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja, peluang memperoleh pekerjaan formal, serta kemampuan daerah dalam beradaptasi terhadap kebutuhan industri yang terus berkembang. Temuan ini menunjukkan provinsi di Pulau jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional tidak selalu identik dengan karakteristik pekerja yang lebih baik.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa kelompok 1 dicirikan oleh rata-rata upah yang lebih rendah dan proporsi pekerja berupah tidak layak yang lebih tinggi. Begitupun karakteristik pendidikan, dimana proporsi pekerja yang tidak terdidik pada kelompok 1 lebih tinggi dibanding kelompok 2 sehingga lebih membutuhkan perhatian. Terlebih, kelompok 1 lebih bergantung pada sektor pertanian dibuktikan dengan besarnya komposisi pekerja yang bergelut di sektor tersebut.

Sebaliknya, kelompok 2 yang didominasi oleh wilayah timur Indonesia, dengan rata-rata upah yang lebih tinggi juga proporsi pekerja upah rendah yang kecil menunjukkan kualitas pekerjaan yang baik tanpa adanya indikasi ketimpangan upah. Dominasi sektor primer yang lebih kecil dari kelompok 1 dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mengindikasikan peluang kerja formal dan produktivitas pekerja yang relatif lebih baik. Temuan bahwa lima provinsi di Pulau Jawa tergabung dalam kelompok 1 menjadi indikasi kurangnya kualitas pekerjaan dan tenaga kerja yang tidak hanya terjadi antarwilayah, justru masih ditemukan di Pulau Jawa.

Temuan ini membuka ruang diskusi mengenai fenomena yang mungkin menjelaskan hasil penelitian. Menurut BPS, Pulau Jawa menampung 56,68 persen angkatan kerja yang ada di Indonesia di tahun 2025.

Besarnya konsentrasi tenaga kerja di Pulau Jawa berpotensi meningkatkan persaingan di pasar kerja sehingga dapat memengaruhi tingkat upah yang diterima pekerja. BPS juga memiliki informasi terkait persentase usaha mikro dan kecil di Pulau Jawa yang mencapai 62,30 persen di tahun 2024 (terbaru).

Usaha-usaha ini menciptakan lapangan kerja informal yang sangat besar. Struktur pasar kerja yang demikian diduga masih menyerap pekerja berpendidikan rendah. Hal ini juga sangat mungkin berkorelasi dengan proporsi pekerja yang memiliki pendapatan tidak layak.

Informasi pengelompokkan provinsi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan awal dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan produktivitas pekerja. Ditengah pergolakan ekonomi yang serius, temuan ini menjadi semakin relevan karena pekerja merupakan pelaku penggerak perekonomian yang menentukan daya beli dan produktivitas suatu wilayah.

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas tenaga kerja tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Temuan ini dapat membantu menentukan provinsi prioritas peningkatan sumber daya manusia dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan, yang menekankan bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya terletak pada penyediaan lapangan pekerjaan, melainkan juga pada kesiapan kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri.

Alur analisis klaster untuk pengelompokan provinsi berdasarkan karakteristik pekerja dapat dibaca selengkapnya pada https://medium.com/@dskfebri/clusterisasi-karakteristik-pekerja-di-indonesia-pekerja-di-jawa-masih-termasuk-prioritas-a40414948be4