KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu kunci yang menentukan kemampuan sebuah negara untuk bertahan.
Oleh karena itu, aparatur pemerintah di tingkat pusat maupun daerah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Tito mengapresiasi inisiatif Kementerian PANRB meluncurkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
Menurutnya, gerakan tersebut menjadi wake-up call bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tito mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa negara yang mampu bertahan dalam jangka panjang ditopang oleh tiga pilar utama, yakni militer yang kuat, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
“Dalam konteks ini, kita melihat acara ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga, yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat.
Menurutnya, membangun pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia bukan pekerjaan mudah. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar sekaligus memiliki karakteristik yang sangat beragam.
Oleh karena itu, Tito menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang mampu membentuk budaya kerja aparatur.
“Menurut saya, selain integritas, sistemnya harus dibuat. Kalau sistem dibuat, maka orang akan berbalik, dia akan berubah, sistemnya akan berubah, dia akan mengikuti sistem itu,” jelasnya.
Tito juga menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi.
Ia mendorong pemerintah daerah (pemda) membangun MPP agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Menurut Tito, transformasi digital juga perlu terus diperkuat untuk menyederhanakan layanan publik.
Tito menilai, penyederhanaan layanan dan digitalisasi berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi.
“Saya menghormati acara ini, semoga tidak (sekadar) menjadi seremonial. Rekan-rekan di daerah terutama dan publik bisa memaknai (Gerakan Nasional Pelayanan Publik). Itu kunci untuk negara kita bisa survive,” kata Tito.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri, Menteri PANRB, dan Wakil Ketua Ombudsman RI menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
