Jakarta, Beritasatu.com - Universitas Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga baru yang dibentuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa.
Meski menggunakan nama "universitas", konsep yang diusung berbeda dari perguruan tinggi pada umumnya karena berfokus pada pendidikan kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan pembentukan karakter bagi sumber daya manusia yang akan mengisi berbagai posisi strategis.
Perbedaan Universitas Republik Indonesia dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pun menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai gubernur URI dan Prof Yos Sunitiyoso sebagai wakil gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Lantas, apa sebenarnya perbedaan Universitas Republik Indonesia dengan Lemhanas? Berikut penjelasannya berdasarkan keterangan resmi Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto.
Apa Perbedaan Universitas Republik Indonesia dengan Lemhanas?
Gubernur Universitas Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto menegaskan URI memiliki fungsi yang berbeda dengan Lemhanas. Menurut Donny, Lemhanas tetap menjalankan tugas utamanya pada bidang ketahanan nasional.
Sementara itu, Universitas Republik Indonesia diarahkan sebagai pusat pendidikan yang membentuk kemampuan kepemimpinan, keterampilan manajerial, serta karakter calon pemimpin nasional.
"Kalau Lemhanas ini akan melaksanakan tugas sendiri terkait dengan ketahanan nasional. Kalau kita ini lebih banyak kepada pendidikan managerial skills yang dilengkapi dengan wawasan kebangsaan, cinta Tanah Air, patriotisme, karakter, integritas yang tinggi, kejujuran, dan lain sebagainya," kata Donny kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, seluruh nilai tersebut akan menjadi fondasi utama dalam proses pendidikan di URI. "Jadi nilai-nilai itu yang akan kita tanamkan kepada para peserta didik di URI ini," ujarnya.
Dengan konsep tersebut, Universitas Republik Indonesia tidak hanya membekali peserta didik dengan kemampuan memimpin organisasi, tetapi juga membangun karakter yang diharapkan menjadi bekal saat mengemban jabatan strategis di pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Berbeda dengan perguruan tinggi konvensional, Universitas Republik Indonesia dirancang sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan.
Donny menjelaskan proses pembelajaran akan berfokus pada pengembangan kemampuan manajerial yang dipadukan dengan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, patriotisme, integritas, serta kejujuran.
Selain itu, tenaga pengajar yang terlibat tidak hanya berasal dari dalam negeri. "Yang mengajar banyak nanti, bisa dari luar negeri, juga bisa banyak pengajar dari dalam negeri. Dosen-dosen dari universitas juga bisa mengajar," katanya.
Artinya, URI akan melibatkan akademisi, praktisi profesional, hingga pengajar dari berbagai universitas untuk mendukung proses pendidikan calon pemimpin nasional.
Universitas Republik Indonesia
Lemhamnas
URI
Presiden Prabowo
Donny Ermawan
Tujuan Pembentukan Universitas Republik Indonesia
Donny mengatakan pembentukan Universitas Republik Indonesia merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia berkualitas sejak jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Menurutnya, perhatian presiden terhadap pembangunan manusia menjadi dasar lahirnya URI sebagai salah satu instrumen untuk menyiapkan generasi penerus bangsa.
"Jadi, bapak presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan," kata Donny dikutip dari Antara, Jumat (24/7/2026).
Pemerintah ingin membangun sistem pendidikan yang saling terhubung sehingga pembinaan calon pemimpin berlangsung secara berkesinambungan, mulai dari pendidikan dasar hingga penugasan di lingkungan pemerintahan maupun BUMN.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, menurut Donny, tidak dilakukan melalui satu lembaga saja. Pemerintah akan mengintegrasikan sejumlah program dan institusi pendidikan dalam satu sistem yang saling terhubung.
Program tersebut mencakup pengembangan Sekolah Unggul Garuda, pendirian 10 Universitas Republik Indonesia, serta integrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN).
"Jadi, kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya sekolah unggul garuda, baik yang baru ataupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mengintegrasikan juga adalah Lembaga Administrasi Negara. Ini semua adalah terkait dengan pendidikan, pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan. Baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN," tuturnya.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah menyiapkan jalur pembinaan yang berkelanjutan bagi calon pemimpin nasional.
Pemerintah juga telah menyiapkan lokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia.
Donny mengatakan kampus permanen akan dibangun di lahan bekas perkebunan sawit milik PTPN yang berada di wilayah Bogor Utara, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Cikasungka. Lahan tersebut dipilih karena perkebunan sawit yang ada sudah tidak lagi produktif dan akan dialih fungsikan.
"Nah, itu saat ini adalah PTPN, ada perkebunan sawit di sana namun sudah tidak produktif dan itu akan kita alih fungsikan ya untuk salah satunya adalah untuk URI ini," ujarnya.
Sambil menunggu pembangunan kampus selesai, URI akan menggunakan gedung bekas Kementerian BUMN di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat sebagai kantor sementara.
"Kita akan pinjam sementara dua lantai," katanya.
Kehadiran Universitas Republik Indonesia menandai langkah pemerintah dalam membangun sistem pembinaan calon pemimpin nasional yang lebih terstruktur. Meski sama-sama merupakan lembaga negara, Universitas Republik Indonesia dan Lemhanas memiliki tugas yang berbeda.
Lemhanas tetap berfokus pada ketahanan nasional, sedangkan URI diarahkan untuk membentuk kemampuan kepemimpinan, keterampilan manajerial, serta karakter sumber daya manusia yang dipersiapkan mengisi jabatan strategis pada pemerintahan dan BUMN.
