- BP BUMN menggandeng KPK untuk mendampingi proyek hilirisasi guna memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel sejak awal.
- Pendampingan bertujuan memitigasi risiko penyimpangan dalam investasi besar agar proyek hilirisasi memberikan hasil optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
- Kepala BP BUMN memperketat pengawasan LHKPN serta memberikan pelatihan pencegahan korupsi bagi seluruh tim yang terlibat dalam proyek strategis.
Suara.com - Badan Pengelola (BP) BUMN tidak mau proyek dengan investasi jumbo yang dijalankan perusahaan pelat merah gagal. Maka itu, BP BUMN menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau proyek hilirisasi dari tahap awal.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan pendampingan tersebut diperlukan agar proyek hilirisasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu memberikan hasil optimal bagi negara.
Menurutnya, proyek hilirisasi yang saat ini tengah dikerjakan merupakan bagian dari harapan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, potensi penyimpangan harus dicegah sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan.
"Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan," ujar Dony dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Dony menegaskan, pendampingan dari KPK merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko agar investasi dalam jumlah besar tidak berujung pada hasil yang tidak optimal akibat lemahnya tata kelola.
"Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik," jelasnya.
Melalui kerja sama tersebut, BP BUMN dan KPK akan memperkuat sistem pencegahan korupsi yang lebih terintegrasi di lingkungan BUMN.
Seluruh tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi nantinya akan memperoleh pelatihan dan pendampingan untuk memperkuat aspek pencegahan serta meminimalkan potensi penyimpangan selama proyek berjalan.
Langkah ini dinilai penting mengingat proyek hilirisasi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
Dengan nilai investasi yang besar, penguatan tata kelola menjadi faktor penting agar proyek dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Selain mengawal proyek strategis, BP BUMN juga memperketat aspek kepatuhan para pejabat di lingkungan BUMN. Salah satunya melalui pengawasan terhadap kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dony menegaskan dirinya akan mengawasi langsung kepatuhan pelaporan LHKPN dan tidak memberikan toleransi bagi pihak yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban tersebut.
"Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan. Saya juga berharap seluruh BUMN, setelah transformasi, memiliki koridor yang jelas agar tidak terjadi potensi korupsi di masa yang akan datang," pungkasnya.
