Satgas PRR Sebut Skema Bantuan Keuangan Antardaerah Bisa Jadi Model Penanganan Bencana

KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menilai, skema bantuan keuangan antardaerah yang mengalir dari pemerintah daerah (pemda) di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) kepada wilayah terdampak bencana di Aceh menjadi bentuk nyata solidaritas daerah.

Menurut Satgas PRR, praktik tersebut patut diperkuat dan dijadikan contoh dalam penanganan bencana di masa depan.

Hingga 22 Juni 2026, Satgas PRR mencatat sebagian besar bantuan keuangan antardaerah telah terealisasi.

Dari Sumut, bantuan telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut serta tujuh pemerintah kabupaten dan kota kepada sejumlah daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, dan Gayo Lues.

Sementara itu, dukungan dari 15 pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar juga terus menunjukkan perkembangan positif.

Hingga saat ini, sebagian besar bantuan telah ditetapkan dan masuk ke rekening kas daerah penerima. Hanya beberapa daerah yang masih menyelesaikan proses pencairan administratif.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas perkembangan tersebut.

Menurutnya, bantuan antardaerah tidak hanya menjadi dukungan fiskal bagi wilayah terdampak, tetapi juga memperlihatkan semangat gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana.

"Terima kasih. Bagus progresnya. Sebaiknya kepala daerah penerima hibah mengunjungi kepala daerah pemberi hibah, mengucapkan terima kasih dan dinaikkan ke media untuk menunjukkan solidaritas antardaerah dalam membantu daerah bencana,” ujar Tito dalam rilis persnya, Kamis (25/6/2026).

Ke depan, kata dia, upaya tersebut dapat menjadi model atau percontohan karena bencana dapat terjadi di mana pun.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun kepada pemda di Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk mendukung rehabilitasi, rekonstruksi, dan pengurangan risiko bencana.

Selain itu, pemerintah juga mendorong skema hibah antardaerah untuk membantu wilayah yang kebutuhan pemulihannya masih tinggi, khususnya di Aceh.

Dari Sumut, total komitmen bantuan mencapai sekitar Rp 260 miliar yang berasal dari Pemprov Sumut, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Labuhanbatu.

Sebagian besar bantuan tersebut telah masuk ke rekening pemda penerima di Aceh.

Dukungan dari Sumbar juga terus bergerak. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota penerima manfaat didorong untuk mempercepat penyelesaian tahapan administrasi yang masih berjalan.

Pemerintah pusat sendiri telah memberikan kemudahan melalui kebijakan yang memungkinkan penyaluran bantuan keuangan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Semangat solidaritas tersebut telah mulai terlihat di lapangan. Bupati Bireuen Mukhlis bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen mengunjungi Kabupaten Asahan secara langsung untuk menyampaikan terima kasih atas bantuan keuangan yang diberikan kepada daerahnya.

Satgas PRR menilai langkah tersebut sebagai contoh positif yang dapat mempererat hubungan antardaerah sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam pemulihan pascabencana.