Rano Karno Klaim Jumlah RW Kumuh Jakarta Berkurang 50 Persen dalam 1,5 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengeklaim jumlah Rukun Warga (RW) kumuh menurun hingga  50 persen dalam kurun waktu satu setengah tahun.

Hal ini disampaikan Rano saat menghadiri acara Deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau kawasan bebas buang air besar sembarangan di RW 12 Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (29/6/2026).

"RW kumuh Jakarta tahun 2017 sampai 2026 berjumlah hampir 468 sekian. Tapi alhamdulillah, dalam waktu satu setengah tahun kami ada di Jakarta, kami bisa menekan hampir 50 persen," ungkap Rano dalam sambutannya, Senin.

Saat ini, kata Rano, jumlah RW kumuh di Jakarta tersisa 211 wilayah.

Namun, ia menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah semata-mata keberhasilan kepala daerah, melainkan tingginya kemauan warga untuk memperbaiki lingkungannya.

"Sekarang RW kumuh di Jakarta tinggal 211. Itu menandakan bukan hebat Gubernur, bukan hebat Wakil Gubernur, tapi hebatnya masyarakat ingin berubah. Allah sampaikan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri," ucap Rano.

Adapun, pembenahan RW kumuh dan perbaikan fasilitas kota juga diklaim turut mendongkrak peringkat Global City Index Jakarta dari posisi 74 naik menjadi 71, dan ditargetkan menembus urutan 65 pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut Rano, salah satu upaya pengentasan RW kumuh ini dilakukan melalui perbaikan fasilitas sanitasi karena masih banyak warga yang buang air besar sembarangan hingga saat ini.

"Dulu tahun 1960-an, kampung saya terkenal dengan 'Gang Tai', maaf. Karena memang waktu itu kami kalau buang air di got. Sekarang ternyata pada tahun 2026, di Jakarta masih ada yang seperti itu," ujarnya.

Namun, Rano menyebut banyak warga Jakarta yang kini sudah menyadari kebersihan sanitasi melalui perbaikan fasilitas.

Menurut dia, ada lebih dari 1.200 proposal pengajuan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal yang masuk ke pemerintah melalui PD PAL Jaya.

Untuk merealisasikannya, Rano menyebut tidak akan hanya menggunakan APBD, tetapi juga melalui kerja sama dengan pihak swasta.

"Salah satunya kemarin Pak Gub baru meresmikan jembatan cincin Dukuh Atas Deck. Itu total anggaran hampir Rp 370 miliar, itu bukan APBD. Itu public sector, KLB, itu yang kita gerakkan. Jadi jangan ragu melakukan investasi untuk fasilitas publik," ujar dia.