SURABAYA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah di Jawa Timur agar memperkuat integritas dan mencegah terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Peringatan itu disampaikan Tito saat menggelar rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta kepala daerah se-Jawa Timur.
Tito mengaku prihatin dengan masih adanya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Padahal, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Kita prihatin karena ada sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Beberapa waktu lalu juga ada yang terkena OTT, baik oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya,” kata Tito, Selasa.
Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk terus memberikan pembinaan serta mengingatkan kepala daerah mengenai pentingnya integritas.
Karena itu, Kemendagri menggelar rapat koordinasi tersebut bersama KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Rapat koordinasi serupa tidak hanya digelar di Jawa Timur. Sebelumnya, kegiatan tersebut dilaksanakan di Papua dan akan dilanjutkan ke sembilan klaster daerah lainnya.
“Nah, ini yang kedua, dilaksanakan di Surabaya khusus untuk Jawa Timur dan Bali. Berikutnya kami akan turun lagi. Masih ada sembilan klaster daerah lainnya,” bebernya.
Tito berharap rapat koordinasi tersebut mendorong kepala daerah memperkuat integritas, membenahi sistem pemerintahan, serta menjaga diri agar tidak terjerat persoalan hukum, khususnya korupsi.
KPK minta rakor tak sekadar seremoni
Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta kepala daerah menjadikannya momentum untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan selama masa kepemimpinan masing-masing.
“Jika masih ada yang belum atau kurang baik, lakukan perbaikan, lakukan perubahan dengan inovasi, kreasi, dan hal-hal yang positif, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Setyo.
Setyo mengingatkan kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan, menerapkan tata kelola yang baik, serta melakukan reformasi birokrasi.
“Kalau ini dikerjakan dengan baik, saya yakin segala aktivitas yang dilakukan kepala daerah akan berdampak pada urusan-urusan yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Setyo, penyalahgunaan kewenangan, seperti penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, maupun penyalahgunaan anggaran, dapat berdampak luas terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Semuanya dibahas agar ada perbaikan, perubahan, dan transformasi yang bisa dilakukan dengan melihat fenomena yang terjadi dalam periode 2025 sampai dengan 2026,” tuturnya.
Selain pencegahan korupsi, rapat koordinasi tersebut turut membahas pengelolaan anggaran daerah di tengah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Aryanto Wibowo mendorong kepala daerah mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap anggaran yang saat ini semakin kecil karena adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dapat dikelola melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, efisien, dan lebih berprioritas. Jadi, kami dari BPKP lebih banyak berperan pada proses pencegahannya,” ujarnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
