JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memaksimalkan lagi penyerapan hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, pemanfaatan hasil tani dan produk UMKM untuk memenuhi kebutuhan program MBG perlu terus ditingkatkan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat hingga ke tingkat bawah.
"Ya, hasil-hasil dari pertanian dan hasil-hasil dari UMKM untuk kebutuhan MBG ini ke depan harus lebih dimaksimalkan, harus lebih ditingkatkan lagi, agar memang memberikan multiplier effect ekonomi di tingkat paling bawah," kata Saan, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Saan mengatakan, tujuan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan hasil produksi petani dan pelaku UMKM.
"Dan itu kan salah satu apa, semangat dari apa, MBG juga kan," ujar dia.
Saan meyakini pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), akan terus berupaya meningkatkan penyerapan hasil pertanian dan produk UMKM untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
"Jadi, saya yakin pemerintah dalam hal ini BGN akan terus berupaya untuk menyerap apa yang menjadi hasil-hasil dari petani dan apa, UMKM untuk kebutuhan MBG," tutur Saan.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan hasil survei independen mengenai pelaksanaan Program MBG.
Hasil survei menunjukkan 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah bekerja sama dengan sedikitnya satu pemasok dari kalangan UMKM.
Anggota DEN Septian Hario Seto mengatakan, temuan tersebut menjadi indikator positif karena menunjukkan pelaksanaan MBG telah melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok.
Menurut Seto, setiap SPPG rata-rata menggandeng tiga UMKM sebagai pemasok bahan baku maupun kebutuhan operasional.
Selain itu, sekitar 65 persen UMKM pemasok berada di kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG sehingga manfaat ekonomi program lebih banyak dirasakan pelaku usaha di daerah.
Meski demikian, pelaksanaan MBG dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh petani di lapangan.
Petani timun asal Kabupaten Jember, Jumantoro, mengaku hasil panen petani hingga kini belum terserap langsung oleh dapur-dapur MBG yang beroperasi di daerahnya.
Padahal, pemerintah selama ini menyebut keberadaan dapur MBG dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penyerapan hasil pertanian masyarakat.
Nikmati Fitur Lengkap KARIN dengan KOMPAS.com PLUS
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.
