Duduk Perkara Ultimatum Prabowo soal Demo Bayaran: Benarkah Ditunggangi dan Siapa Dalangnya?

Suara.com - Informasi mengenai pendana aksi demonstrasi kini disebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Seiring dengan itu, Prabowo melontarkan ultimatum kepada pihak yang diduga berada di balik aksi tersebut.

"Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu," kata Prabowo dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Prabowo mengaku heran dengan keberadaan pihak yang membiayai aksi demonstrasi. Menurutnya, sebagian peserta demonstrasi bahkan tidak mengetahui substansi dari aspirasi yang mereka suarakan.

Secara detail, Prabowo mengaku mengetahui adanya peserta aksi yang menerima bayaran Rp200 ribu untuk turun ke jalan.

"Ditanya, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Mm mm mm. Kami dibayar Rp200 ribu. Tapi ada. Saya nggak mengerti," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa Presiden Prabowo memberikan peringatan? Siapa yang dimaksud? Dan apa dampaknya terhadap ruang penyampaian aspirasi di Indonesia?

Rentetan Demo

Gelombang protes secara nasional mewarnai pekan kedua hingga ketiga Juni 2026. Mahasiswa menjadi motor utama penyampaian aspirasi di Jakarta maupun sejumlah kota besar lainnya di Indonesia.

Isu utama yang diangkat dalam aksi tersebut adalah kebijakan ekonomi dan tata kelola anggaran. Mahasiswa mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak terhadap masyarakat.

Kondisi ekonomi, seperti nilai tukar rupiah yang hampir menyentuh Rp18.000 per dolar AS, juga menjadi sorotan. Selain itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax, dinilai semakin membebani kelas menengah.

Mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, pemerintah diminta mengevaluasi Undang-Undang Kepolisian serta menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.

Kasus Suap BEM UBK

Dugaan aliran uang Rp20 juta dari kepolisian kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) turut menjadi sorotan. Uang tersebut diduga disalurkan melalui seorang senior alumni UBK yang merupakan anggota kepolisian.

Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/6/2026), memaparkan hasil pemeriksaan internal pihak universitas.

Menurut hasil pemeriksaan, tujuan pemberian uang Rp20 juta tersebut sangat spesifik, yakni menggembosi atau mengalihkan lokasi aksi demonstrasi. Berdasarkan pengakuan yang diperoleh, uang diserahkan pada waktu-waktu krusial menjelang aksi dimulai.

Pihak pemberi dana mengarahkan agar aspirasi mahasiswa tidak dibawa ke kawasan Istana Negara, melainkan dialihkan ke Gedung DPR RI. Namun, meski uang telah berpindah tangan dan sebagian diduga telah didistribusikan kepada sejumlah pengurus, kesepakatan tersebut tidak dijalankan oleh para mahasiswa.

Sebagai buntut kasus tersebut, Rektorat Universitas Bung Karno resmi memberhentikan seluruh pengurus BEM Fakultas Hukum serta sejumlah petinggi BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena terbukti menerima uang dari polisi.

Pemberhentian itu dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Nomor: 75/KEP/DEK-FH-UBK/VI/2026.

Keputusan tersebut berlaku surut sejak 23 Juni 2026. Daniel Panda juga membenarkan bahwa Muhammad Abdimaludin dicopot dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK melalui surat keputusan yang sama.

Akibat pembersihan internal tersebut, seluruh aktivitas organisasi BEM Fakultas Hukum UBK dihentikan sementara.

Minta Pemerintah Kasih Bukti

Pernyataan Prabowo yang mengaku mengetahui dalang di balik demo bayaran mendapat respons dari kalangan mahasiswa maupun sejumlah tokoh.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, misalnya, meminta Prabowo membuktikan siapa pihak yang berada di balik pendanaan demonstrasi.

Permintaan serupa juga disampaikan pakar hukum tata negara Mahfud MD.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu meminta Prabowo membuka identitas pihak yang diduga membiayai demonstrasi mahasiswa apabila memang telah mengantongi informasi tersebut.

"Ya harusnya diomongin aja terang-terangan lah. Ini BEM ini dibayar ini, ini yang bayar kan gitu. Mestinya ya Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar?" kata Mahfud, Kamis (25/6/2026).

Bikin Khawatir Gerakan Aksi?

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai pernyataan Prabowo mengenai demo bayaran merujuk pada pihak-pihak yang menunggangi gerakan mahasiswa saat menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, tidak dapat dimungkiri bahwa di samping gerakan mahasiswa yang murni, terdapat pula aksi demonstrasi yang sengaja digerakkan melalui pendanaan tertentu. Aksi semacam itu justru menjadi persoalan bagi gerakan mahasiswa yang benar-benar lahir dari keresahan masyarakat.

"Tapi gerakan mahasiswa yang dikatakan murni kan memang ada, tapi kan ketika udah mulai ada yang menerima bayaran, atau ada yang udah mulai demo-demo nggak jelas, ini yang saya rasa menjadi sebuah masalah dalam gerakan mahasiswa," kata Arifki kepada Suara.com.

Sementara itu, mengenai kemungkinan ultimatum Prabowo akan mempersempit ruang penyampaian aspirasi karena masyarakat khawatir dicap sebagai peserta demo bayaran, Arifki menilai hal tersebut tidak akan terjadi.

Menurutnya, gerakan yang benar-benar murni akan tetap berjalan. Justru, peringatan Prabowo dinilai lebih menyasar kelompok yang selama ini turun ke jalan karena menerima bayaran.

"Saya rasa apakah ini menjadi dampak, tentu, dirasakan bagi yang menerima bayaran, ya," kata Arifki.

Arifki meyakini, sebagai kepala negara, Prabowo memiliki banyak informasi mengenai pihak-pihak yang berada di balik demo bayaran. Karena itu, menurutnya, peringatan tersebut akan membuat kelompok yang selama ini menerima bayaran menjadi lebih berhati-hati.

"Dan saya rasa dampaknya tentu lebih kepada apa beberapa gerakan mahasiswa yang memang selama ini menerima bayaran, tentu mereka mereka akan hati-hati bahwa pergerakan mahasiswa ini juga akan dipertimbangkan ke depan," kata Arifki.