PDI-P Dorong Peristiwa Kudatuli Diakui sebagai Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Sejarah DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana, mendorong agar peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) diakui sebagai pelanggaran HAM berat.

"Peringatan ini juga kami dedikasikan untuk mengawal satu agenda yang sangat penting, yaitu mendorong agar peristiwa 27 Juli 1996 memperoleh pengakuan sebagai pelanggaran HAM berat," kata Bonnie di acara Peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Bonnie mengungkapkan, selama bertahun-tahun, para korban dan keluarganya tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga dipaksa untuk hidup bersama ketidakpastian dan penundaan keadilan.

"Bagi kami, proses ini bukan hanya semata soal klasifikasi hukum. Yang jauh lebih penting adalah hadirnya pengakuan negara terhadap penderitaan para korban, sekaligus komitmen agar praktik kekerasan politik tidak pernah lagi menjadi cara menyelesaikan perbedaan pendapat di republik ini," ujarnya.

Dirinya meyakini bahwa kerja sejarah bukan hanya mengumpulkan arsip, tetapi juga merawat ingatan.

Menurutnya kerja kebudayaan bukan sekadar mengenang, tapi juga membangun kesadaran.

"Dan kerja politik yang paling bermakna bukanlah memenangkan kekuasaan, melainkan memastikan demokrasi selalu berpihak kepada rakyat," ucapnya.

Bonnie menegaskan bahwa meski telah berlalu tiga dekade, Kudatuli belum sepenuhnya menjadi bab sejarah yang selesai karena masih menyisakan tuntutan akan pemahaman, ingatan kolektif, dan penyelesaian yang adil.

"30 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun dalam sejarah sebuah bangsa, 30 tahun bukan waktu yang cukup untuk memastikan sebuah peristiwa telah benar-benar selesai. Ialah Kudatuli, bukan sekadar catatan penyerbuan kantor partai pada 27 Juli 1996, melainkan pemantik ditegakannya demokrasi Indonesia yang hingga hari ini masih terus meminta dipahami, diingat, dan diselesaikan secara adil," kata Bonnie.

Bonnie menjelaskan bahwa peringatan tiga dekade Kudatuli tidak dirancang sebagai seremoni tahunan semata, melainkan sebagai ruang kebudayaan, pendidikan publik, dan upaya merawat ingatan kolektif bangsa.

"Peringatan ini kami rancang sebagai ruang kebudayaan, ruang pendidikan publik, sekaligus ruang untuk merawat ingatan kolektif bangsa yang sering kali satu pandangan yang discontinued," ungkap Bonnie.