- Pakar Nandang Sutisna menyoroti fenomena safari politik Joko Widodo pascapurna tugas sebagai bentuk kegagalan membedakan kekuatan personal dengan sistem.
- Keberhasilan masa jabatan Jokowi merupakan produk kolektif dari ekosistem politik, bukan semata kapasitas pribadi sebagaimana yang diasumsikan secara berlebihan.
- Upaya mempertahankan pengaruh keluarga setelah masa jabatan berakhir berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap prinsip meritokrasi dan nilai historis kepemimpinan.
Suara.com - Aktivitas safari politik yang intens dilakukan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pascapurna tugas memancing diskusi hangat di kalangan pengamat tata kelola pemerintahan.
Pakar Manajemen Publik, Nandang Sutisna, menilai fenomena ini sebagai gambaran persoalan klasik dalam kepemimpinan publik nasional: kegagalan membedakan kekuatan personal dengan kekuatan sistem.
Nandang menyoroti adanya kecenderungan mantan pemimpin yang terjebak dalam apa yang disebutnya sebagai "Leadership Delusion".
Dalam perspektif ilmu manajemen publik, Leadership Delusion terjadi ketika seorang mantan pemimpin meyakini secara berlebihan bahwa seluruh keberhasilan yang diraih selama menjabat murni hasil kapasitas pribadinya.
Padahal, menurut Nandang, keberhasilan jabatan publik dalam skala negara merupakan produk kolektif dari ekosistem kekuasaan yang sangat kompleks.
“Kemenangan dan keberhasilan tersebut lahir dari kombinasi dukungan institusi, partai politik, kekuatan koalisi, mesin birokrasi, serta legitimasi publik yang melekat pada jabatan (posisional),” ujar Nandang dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).
Nandang memaparkan analisis historis untuk membuktikan bahwa figur individu tidak pernah berdiri sendiri dalam kontestasi politik:
- Era Solo: Jokowi menang dengan dukungan penuh PDI Perjuangan sebagai kekuatan dominan di Jawa Tengah.
- Era Jakarta: Kemenangan diraih berkat koalisi solid antara PDIP dan Gerindra.
- Pilpres 2014 & 2019: Kemenangan didorong oleh gerbong besar partai politik, akademisi, masyarakat sipil, hingga keuntungan institusional sebagai petahana.
“Hari ini konteks politik telah berubah secara fundamental. Jokowi tidak lagi memegang kekuasaan negara, tidak lagi mengendalikan birokrasi, dan tidak lagi didukung oleh mesin politik lama (PDIP),” tegas Nandang.
Nandang memperingatkan adanya risiko overestimating personal influence kecenderungan pemimpin melebih-lebihkan pengaruh dirinya setelah meninggalkan jabatan.
Ia menilai asumsi bahwa pengaruh pribadi Jokowi cukup untuk membawa partai baru seperti PSI menjadi kekuatan nasional perlu diuji secara objektif terhadap realitas saat ini.
“Sejarah menunjukkan yang sering kali hilang pascajabatan bukan kapasitas pemimpinnya, melainkan ekosistem kekuasaan yang dahulu menopangnya,” tambahnya.
Satu poin kritis yang disampaikan Nandang adalah mengenai orientasi politik keluarga yang kian menguat.
Meskipun berpolitik adalah hak konstitusional, konsentrasi energi seorang mantan kepala negara untuk memperluas pengaruh keluarga dapat memicu persepsi negatif di masyarakat.
“Dari perspektif etika politik, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kepentingan keluarga lebih dominan daripada kepentingan pelembagaan demokrasi. Hal ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap prinsip meritokrasi,” jelas Nandang.
Nandang menekankan bahwa warisan seorang negarawan sejati tidak hanya diukur dari apa yang dibangun saat berkuasa, tetapi juga dari kemampuannya untuk melepaskan kekuasaan (the art of letting go).
“Negarawan tahu kapan harus memimpin dan kapan memberi ruang bagi generasi berikutnya. Pemimpin yang terus berusaha mempertahankan pengaruh setelah masa jabatannya berakhir justru berisiko mengurangi nilai historis dari keberhasilan yang pernah ia bangun,” tuturnya.
