Massa Duduki dan Ancam Bakar Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Protes soal Dana Otsus

SORONG, KOMPAS.com – Ratusan massa pendamping dan pedagang mama-mama asli Papua menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut kejelasan realisasi dana otonomi khusus (otsus) dan kebijakan pembinaan ekonomi yang berkelanjutan pada Rabu (1/7/2026).

Koordinator Aksi sekaligus Advokat Pendamping, Yohanis Mambrasar, menyampaikan ancaman tegas apabila pemerintah daerah tetap bungkam dan enggan menemui massa.

Dia menegaskan bahwa massa tidak akan mundur dari halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya sebelum bertemu langsung dengan Gubernur Elisa Kambu.

Mereka mendesak adanya kesepakatan tertulis berupa Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak Gubernur dan DPR guna menjamin alokasi bantuan modal usaha bagi mama-mama Papua di setiap tahunnya.

Yohanis Mambrasar mengatakan, aksi ini merupakan kulminasi dari kekecewaan mendalam terhadap birokrasi pemerintah daerah yang dinilai tidak konkret.

Merujuk pada data program tahun lalu, total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 10,125 miliar untuk 2.448 penerima manfaat. Namun, berdasarkan pendampingan di lapangan, penyaluran tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan diduga sarat akan kepentingan politik praktis.

"Kami yang mendampingi mama-mama Papua yang aktif berdemo dan berkomitmen dengan gubernur justru hanya mendapatkan jatah sekitar 400-an. Selebihnya dialihkan ke kelompok lain yang kami tidak tahu, bahkan beberapa di antaranya didapati keluar dari Dinas Perindag," kata Yohanis, Rabu.

"Dana Otsus seharusnya murni difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua, bukan dipakai untuk kepentingan politik kelompok tertentu," tegasnya melanjutkan.

Selain menuntut transparansi dana Otsus, massa secara lantang menyuarakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bentuk militerisasi di tanah Papua.

Menurut Yohanis, argumentasi pemerintah pusat yang menyebut PSN membawa kesejahteraan dinilai keliru dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di akar rumput.

"Rakyat Papua tidak meminta PSN atau investasi kapital yang hanya menguntungkan para kontraktor besar dan pengusaha kelapa sawit. Yang mama-mama butuhkan adalah pasar yang layak dan modal usaha untuk kebun-kebun skala kecil mereka. Mereka bertaruh nyawa jualan di tempat becek dan pinggiran jalan, bahkan sering terlibat konflik perebutan lahan dengan pedagang nusantara," ujarnya.

Yohanis mengungkapkan bahwa massa yang datang dilaporkan tidak hanya berasal dari Kota Sorong, melainkan juga gabungan dari berbagai wilayah adat seperti Kabupaten Sorong, Tambrauw, Sorong Selatan, hingga Maybrat.

Meski sempat diguyur hujan deras, mama-mama Papua dilaporkan tetap bertahan di area demonstrasi.

Ketika dikonfirmasi mengenai langkah selanjutnya apabila pemerintah daerah tetap menolak menemui massa, Yohanis Mambrasar memberikan peringatan keras.

"Yang pertama kami akan tidur (menduduki) di sini. Dan jika tetap tidak ada kepastian, kami akan bakar kantor gubernur. Ini bukan gertakan, karena pada Januari tahun lalu aksi serupa hampir kami lakukan. Para elit di sini egois, kami sudah berulang kali bicara kebijakan secara baik-baik, tetapi mereka tidak peduli padahal dana Otsus sangat besar," pungkasnya.

Dari pantauan di lapangan, massa sempat menduduki Gedung Kantor Wali Kota Sorong dan melakukan aksi bakar ban bekas di depan Kantor Gedung Gubernur Papua Barat Daya.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di lokasi dan situasi terpantau dalam pengawalan ketat aparat keamanan. Belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah provinsi terkait tuntutan dan ancaman yang dilayangkan oleh massa aksi.

Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat

Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app