Pantau - Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan masih terjadi di berbagai daerah, terutama di kawasan hutan yang menjadi target penertiban Satgas PKH.
Tumpang tindih penguasaan lahan antara izin usaha dan wilayah adat kerap memicu sengketa yang berdampak langsung pada masyarakat lokal.
Merespons hal itu, anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, mendorong agar lahan yang telah diambil alih negara diprioritaskan untuk masyarakat adat.
"Kami melihat bapak-bapak datang mewakili masyarakat adat yang wilayahnya terdampak oleh masuknya perusahaan, salah satunya Agrinas," kata Tonny usai RDP dan RDPU, dikutip Rabu (1/7/2026).
Ia menilai berbagai persoalan yang disampaikan menunjukkan perlunya langkah konkret pemerintah untuk memastikan hak masyarakat tetap terlindungi dalam pengelolaan kawasan hutan.
Dalam pembahasan rapat, Tonny juga menyinggung dugaan penguasaan lahan tanpa izin dalam jangka waktu lama oleh pihak tertentu.
"Tanah atau lahan yang sudah diambil oleh Satgas PKH mestinya diprioritaskan kembali kepada masyarakat adat," tegas legislator Partai NasDem tersebut.
Menurutnya, pembentukan Satgas PKH bertujuan mengembalikan fungsi kawasan hutan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tonny menekankan pentingnya verifikasi langsung ke lokasi konflik agar DPR memperoleh gambaran faktual di lapangan.
"Kita harus datang ke lokasi untuk mendengar secara langsung sehingga ke depan ketika memperjuangkan persoalan ini tidak ada lagi yang mengatakan bahwa yang datang bukan mewakili masyarakat adat," ujarnya.
Ia menyebut kunjungan lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan aspirasi yang disampaikan benar-benar mewakili kondisi masyarakat.
Tonny juga membandingkan persoalan di Riau dengan dinamika di Papua yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat adat terkait pembangunan.
"Perbedaan pandangan tersebut menjadi alasan pentingnya mendengar langsung suara masyarakat di lapangan agar setiap kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi warga terdampak," jelasnya.
Ia mengingatkan agar konflik serupa tidak terus berulang di wilayah lain.
"Masyarakat adat harus menjadi pihak yang diutamakan dalam pembangunan dan memperoleh kesejahteraan di tanahnya sendiri," tutupnya.
Komisi XIII DPR RI menyatakan siap melakukan kunjungan langsung ke lokasi konflik untuk menghimpun informasi sebagai dasar rekomendasi kepada pemerintah.
