Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) hingga sejumlah kepala daerah pada Kamis (30/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR ingin menuntaskan polemik pegawai honorer di lingkungan pemda maupun persoalan peningkatan pendapatan asli daerah PAD.
"Kami memanggil karena kami ingin mendengar dan turut serta menyelesaikan persoalan yang penting dalam konteks hubungan pusat dan daerah hari ini. Karena itu mari kita beri apresiasi kepada anggota dan pimpinan Komisi II DPR," ujar Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayudha membuka rapat.
Rifqinizamy menuturkan, persoalan nasib pegawai honorer hingga PAD telah dikeluhkan sejumlah kepala daerah.
Termasuk saat Apkasi menggelar audiensi dengan Dasco pekan lalu. Kata Rifqinizany, rapat kali ini merupakan salah satu tindak lanjut pertemuan tersebut.
"Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah masalah yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya pada level kabupaten/kota dahulu," katanya.
"Nanti gubernur akan kita carikan waktu khusus di RDP dan RDPU yang lain. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak menteri dalam negeri," imbuhnya.
Politisi Nasdem tersebut berharap, pertemuan dengan sejumlah kepala daerah tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang diambil pemerintah. Menurutnya, persoalan pegawai honorer di lingkungan pemda maupun PAD menjadi persoalan serius bagi kepala daerah.
Rifqinizamy menyinggung pembayaran gaji pegawai honorer telah membebani anggaran pemda yang kini mengalami efisiensi.
"Jangan sampai kemudian APBD kita tergerus dan kemudian tidak mampu membayar gaji mereka dan mereka terancam nasib dan masa depannya. Karena itu untuk kesempatan yang pertama saya persilakan kepada Ketua Umum APKASI untuk memberikan paparan dan aspirasinya," katanya.
