JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ramai-ramai menyoroti sikap politik PDI-Perjuangan yang dinilai ambigu. Ada apa sebenarnya?
Sebenarnya, sorotan-sorotan itu diawali momentum gerakan demonstrasi yang marak.
Pada 16 Juni, kelompok yang menamakan diri BEM Bersatu menyampaikan keterangan pers bahwa ada tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo di balik gerakan penolakan MBG dan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
“Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik Letjen TNI Purnawirawan SS, yang merupakan besan Jenderal TNI Purnawirawan AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan AW, di tengah massa aksi,” kata Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, dalam konferensi pers saat itu, dilansir ANTARA.
Sebagaimana diketahui, Ganjar adalah politikus PDI-P, maka partai banteng moncong putih tersebut turut menjadi sorotan.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah membantah tudingan yang mengaitkan partainya dengan upaya menggerakkan demonstrasi mahasiswa yang belakangan menjadi sorotan publik.
"Dipastikan, PDI-P, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI-P. Baik itu sebagai apa ya, sebagai kader maupun sebagai anggota," kata Said, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Koalisi menuding PDI-P kerap mengkritik kebijakan pemerintah di tengah situasi sulit dan menggerakkan aksi demonstrasi mahasiswa.
Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, Demokrat, kemudian menuntut agar partai berlambang banteng tersebut secara tegas menentukan posisinya apakah akan bergabung sebagai koalisi atau berdiri di garis oposisi.
PDI-P dinilai punya DNA oposisi
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai kritik sejumlah partai koalisi pemerintah terhadap PDI-P sebagai hal yang lumrah.
Terlebih PDIP kerap melayangkan kritik di kala situasi negara sedang sulit.
Bagi koalisi, sikap tersebut memunculkan kesan seolah PDI-P tengah menari di atas penderitaan pemerintah saat ini.
Walau begitu, Adi menyebutkan bahwa publik justru menaruh harapan besar agar PDI-P mengambil peran penuh sebagai oposisi, mengingat barisan yang kritis terhadap pemerintah saat ini kian menyusut.
"PDI-P punya DNA oposisi jitu seperti di era SBY," kata Adi kepada Kompas.com, pada Minggu (21/6/2026).
Selain itu, berbagai tekanan terhadap PDIP juga dianggap sebagai konsekuensi bagi parpol yang kalah dalam pemilihan presiden, terlebih karena PDI-P belum menentukan sikap secara lugas apakah akan bergabung atau berada di luar pemerintahan.
Nikmati Fitur Lengkap KARIN dengan KOMPAS.com PLUS
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.
