JawaPos.com - Rentetan isu negatif yang menerpa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dinilai tidak terlepas dari upayanya merombak birokrasi internal kementerian. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menduga isu tersebut merupakan serangan balik kelompok yang kepentingannya terganggu.
Trubus melihat pemberitaan mengenai Dody muncul secara masif dan sebagian bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi. Kondisi itu, menurut dia, menguatkan dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan Kementerian PU.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus dikutip RM.id (Jawa Pos Group), di Jakarta, Rabu (5/8).
Sejumlah isu yang belakangan dikaitkan dengan Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai. Dody dan Kementerian PU telah menyampaikan bantahan serta klarifikasi atas sejumlah tudingan tersebut.
Menurut Trubus, serangan itu berpotensi datang dari pihak yang selama ini leluasa memperoleh keuntungan dari proyek infrastruktur. Ruang gerak kelompok tersebut dinilai mulai menyempit setelah Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Meski demikian, dugaan adanya serangan balik tersebut masih perlu dibuktikan. Belum ada temuan resmi yang menunjukkan bahwa seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan atau kelompok yang sama.
Dugaan Perlawanan dari Dalam
Trubus menduga sejumlah isu yang beredar berpotensi digerakkan oleh orang-orang lama di lingkungan Kementerian PU. Dugaan itu dikaitkannya dengan langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
JawaPos.com - Rentetan isu negatif yang menerpa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dinilai tidak terlepas dari upayanya merombak birokrasi internal kementerian. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menduga isu tersebut merupakan serangan balik kelompok yang kepentingannya terganggu.
Trubus melihat pemberitaan mengenai Dody muncul secara masif dan sebagian bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi. Kondisi itu, menurut dia, menguatkan dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan Kementerian PU.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus dikutip RM.id (Jawa Pos Group), di Jakarta, Rabu (5/8).
Sejumlah isu yang belakangan dikaitkan dengan Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai. Dody dan Kementerian PU telah menyampaikan bantahan serta klarifikasi atas sejumlah tudingan tersebut.
Menurut Trubus, serangan itu berpotensi datang dari pihak yang selama ini leluasa memperoleh keuntungan dari proyek infrastruktur. Ruang gerak kelompok tersebut dinilai mulai menyempit setelah Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Meski demikian, dugaan adanya serangan balik tersebut masih perlu dibuktikan. Belum ada temuan resmi yang menunjukkan bahwa seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan atau kelompok yang sama.
Dugaan Perlawanan dari Dalam
Trubus menduga sejumlah isu yang beredar berpotensi digerakkan oleh orang-orang lama di lingkungan Kementerian PU. Dugaan itu dikaitkannya dengan langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
