SUKOHARJO, KOMPAS.com – Terseretnya Bupati Sukoharjo Etik Suryani serta dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tidak akan membuat jalannya pembangunan di Kabupaten Sukoharjo terganggu.
Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menjamin penuh bahwa roda pemerintahan serta aspek pelayanan publik di lingkungan Pemkab Sukoharjo akan tetap bergulir dengan normal seperti biasa.
"Kemarin kita langsung koordinasi, konsolidasi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir roda pemerintahan berjalan, pelayanan juga akan tetap berjalan seperti biasa," ujar Sapto saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (15/7/2026).
Sapto menegaskan bahwa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sejatinya merupakan satu kesatuan dwi tunggal yang tidak terpisahkan. Sebagai Plt Bupati, dirinya berkomitmen penuh untuk terus melanjutkan visi, misi, serta berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tidak hanya berfokus pada program kerja tahun ini saja, pihak Pemkab Sukoharjo diketahui juga telah menyampaikan nota keuangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada pihak DPRD setempat.
Melalui rancangan KUA tersebut, beberapa poin krusial yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat seperti sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan telah disiapkan secara matang.
"Di dalam KUA, nanti lebih lanjut di DPRD, anggaran infrastruktur itu kita usulkan untuk bisa naik lebih dari 25 persen dari anggaran di tahun 2026," katanya.
Proyek Jalan Desa dan Bantuan Seragam Sekolah Tetap Jalan
Alokasi anggaran sektor infrastruktur yang diusulkan mengalami kenaikan tersebut diproyeksikan bakal mendanai pembangunan 15 titik saluran drainase, 16 titik rehabilitasi jalan, serta 11 proyek peningkatan kualitas jalan antardesa dan antarkecamatan di seluruh wilayah Sukoharjo.
"Kemudian yang berikutnya juga pemeliharaan jalan tetap jalan, pemeliharaan jembatan tetap jalan, ada juga kalau tidak salah sekitar 11 atau 14, nanti kita cek lagi perbaikan drainase atau perbaikan daerah irigasi," urai Sapto menjelaskan rencana pembangunan fisik di lapangan.
Sementara pada sektor pendidikan, guna mengakomodasi aspirasi masyarakat luas serta usulan dari para anggota dewan di DPRD, Pemkab Sukoharjo berencana konsisten melanjutkan kebijakan pro-rakyat. Salah satunya adalah dengan menghadirkan kembali program bantuan pembelian seragam sekolah gratis.
"Jadi secara lebih gamblang itu menjadi materi pembahasan dengan teman-teman DPRD," tuturnya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Sukoharjo memastikan bahwa warga kurang mampu akan tetap mendapatkan akses pengobatan gratis tanpa perlu mengkhawatirkan kendala biaya. Pemkab Sukoharjo bersiap mengalokasikan dana taktis berupa bantuan operasional guna menambal celah pembiayaan pelayanan kesehatan di lapangan.
"Dana itu ada saja di sisi lemahnya, sehingga yang kececer kita tambal dengan itu, sehingga seluruh masyarakat Sukoharjo, terutama rakyat miskin atau yang kurang beruntung, ini bisa mendapatkan layanan kesehatan," kata Sapto.
"Kita ingin memastikan bahwa apa yang menjadi target dari pemerintah pusat, terkait dengan UHC (Universal Health Coverage) ini tetap bisa kita capai," katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
