Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengungkap anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 turun menjadi Rp600 Triliun dari tahun sebelumnya.
Menurutnya, pengurangan jumlah anggaran TKD ini akan berdampak langsung terhadap penggajian PNS dan PPPK di daerah. Karena itu, Komisi II DPR RI mendorong agar gaji PNS dan PPPK di daerah diambil alih pemerintah pusat.
"Kita gini, transfer daerah yang dari Rp900 triliun kan turun menjadi Rp600 triliun untuk 2027," ujar Aria Bima, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
"Karena sekali lagi bahwa untuk 2027, transfer daerah turun lagi totalnya Rp300 triliun dari Rp900 triliun," sambungnya.
Sebab, Aria tidak ingin penurunan anggaran TKD ini justru mengganggu PNS dan PPPK daerah sehingga dapat berdampak pada pelayanan publik. Ia juga berharap, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ASN dan PPPK paruh waktu akibat kebijakan efisiensi.
"Kalau itu turun Rp300 triliun, kekhawatiran kita pasti itu tekanannya akan ke 30 persen. Sementara kita kemarin 1,7 juta kita angkat, yang PNS dan P3K," tutur elite PDIP itu.
