Grid.
ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sentil ketimpangan sistem tunjangan kinerja dan beban kerja aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Barat. Dedi mengaku heran lantaran banyak pegawai yang tidak bekerja berat justru mendapat tunjangan lebih besar.
Oleh karena itu, Dedi ingin sistem pemberian tunjangan itu segera dibenahi. Menurutnya, saat ini banyak pegawai yang memilih jabatan tertentu karena ingin mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) yang lebih besar, tetapi beban kerjanya lebih ringan.
"Bukan enggak boleh (mikirin tukin), jadi yang saya maksud adalah sikap-sikap yang selalu milih jalan yang paling damai, paling tenang, misalnya, milih jalan fungsional."
"Itu kan tujuannya ingin terima tukin, tapi enggak mau kerja. Kasihan dong orang-orang yang hari ini bekerja keras," ujar Dedi Mulyadi sentil ketimpangan sistem tukin ASN di Jabar dilansir dari Kompas.com.
"Kan sekarang tuh jomplang. Orang yang bekerja, tunjangannya sekian. Orang yang tidak bekerja, tunjangannya lebih tinggi," ucapnya.
Diskominfo Jabar
Terkait hal itu, Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) agar ASN yang bekerja lebih berat mendapat tunjangan lebih besar. Namun sayang, hal itu belum disetujui.
"Makanya saya ngusulin ke Menpan-RB agar orang-orang yang bekerja keras di pemda ini mendapat tunjangan yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak bekerja keras."
"Tapi, kan tidak disetujui. Tidak ada aturannya," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi menilai kesejahteraan ASN di Jawa Barat kini sudah cukup baik, terutama di daerah yang memiliki APBD besar. Ia menyebut ASN eselon IV di sejumlah daerah dengan APBD yang cukup besar bisa menerima penghasilan hingga Rp 13-14 juta per bulan, termasuk tunjangan.
"Sudah tinggi. Kenapa menjadi rendah? Karena sudah dijaminkan oleh BJB. Jadi kecil persoalannya kan itu," katanya.
PROMOTED CONTENT
Beda Tunjangan di OPD
Pria yang akrab disapa KDM ini menyebut persoalan utama saat ini adalah sistem pemberian tunjangan yang berbeda-beda di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, masih ada OPD dengan pekerjaan berat tapi tunjangannya lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, ada OPD yang pekerjaanya lebih berat tapi tunjangan lebih tinggi.
"Tunjangan itu tergantung OPD di mana dia berada. Di OPD berada ini dikelompokkan lagi."
"Ada yang OPD dengan tunjangan tinggi, ada yang OPD yang tunjangan rendah," kata Dedi dilansir TribunJatim.com.
TribunJabar.
ID
Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta itu menyebut sistem tersebut merupakan kewenangan Kemenpan-RB, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankannya.
Ia juga mengaku tidak setuju dengan pengelompokan tersebut karena membuat tunjangan antar-OPD menjadi berbeda. Dedi mencontohkan, ASN di Badan Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan mendapatkan tunjangan tinggi.
Sementara itu, yang berada di Satpol PP dan penyuluh pertanian justru menerima tunjangan lebih kecil, meski beban kerjanya lebih berat.
"Sehingga kelihatan kan, kalau di ASN tuh, ASN elite, ASN sulit tuh kelihatan."
"Kelompok pertanian tuh yang sulit-sulit tuh. Penyuluh. Nah ini kan harus dibenerin, gitu," ujar Dedi Mulyadi sentil ketimpangan sistem tukin beban kerja ASN di Jabar. (*)
