Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan peralihan tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) atau Gas Melon ke Compressed Natural Gas (CNG) dengan nama Tabung Merah Putih.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengatakan penamaan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai identitas tabung CNG untuk rumah tangga yang setara dengan LPG 3 kg.
"Pak Menteri kan kemarin ngomong namanya Tabung Merah Putih," ujar Laode ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).
Laode menjelaskan prototipe atau uji coba tabung CNG akan mulai dibuat pada Juli 2026 dengan sebanyak belasan unit yang didatangkan dari China disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.
Menurutnya, tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional. Ia menegaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.
"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelas Laode.
Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kg. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga kisaran 30 persen.
Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.
"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.
Lantas, apa langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk siap beralih LPG ke CNG tanpa mengulang masalah kelangkaan saat peralihan minyak tanah ke LPG dahulu?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan Indonesia saat ini secara realistis belum sepenuhnya siap untuk melakukan peralihan besar-besaran dari LPG ke CNG, terutama jika berbicara dalam skala rumah tangga nasional.
Menurut Ronny, masalah utama peralihan tersebut terdapat dua sisi, yakni pasokan dan infrastruktur. Dari sisi pasokan, gas bumi Indonesia memang relatif cukup, tetapi distribusinya tidak merata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur, jaringan pipa gas, stasiun pengisian CNG, hingga perangkat konversi di tingkat rumah tangga masih sangat terbatas.
"Ini berbeda dengan LPG yang sudah memiliki ekosistem distribusi matang hingga level warung. Jadi, tanpa investasi besar dan waktu yang cukup panjang, transisi ini berisiko menjadi kebijakan yang terlalu ambisius dibanding kesiapan riil di lapangan," ujar Ronny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/7).
Kemudian, ia menyinggung prasyarat utama bagi pemerintah agar transisi tersebut tidak mengulang masalah konversi minyak tanah ke LPG. Salah satunya adalah kesiapan ekosistem secara menyeluruh sebelum implementasi massal.
"Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan konversi bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal eksekusi di lapangan, distribusi yang tepat, edukasi masyarakat, serta jaminan keamanan dan ketersediaan," terangnya.
Dalam konteks CNG, Ronny menyebut tantangannya bahkan lebih kompleks karena membutuhkan infrastruktur fisik yang jauh lebih mahal dan rigid dibanding LPG. Selain itu, pemerintah harus memastikan adanya koordinasi lintas sektor yang solid, mulai dari hulu (pasokan gas), midstream (infrastruktur), hingga hilir (pengguna).
"Tanpa itu, risiko terbesar adalah kebijakan ini menciptakan disrupsi baru, yakni kelangkaan energi, kenaikan biaya, dan penurunan kepercayaan publik terhadap kebijakan energi pemerintah," kata Ronny.
Sementara itu, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengungkapkan apabila dilihat secara ekonomis, CNG memang idealnya lebih efisien sekitar 30-40 persen dibanding LPG. Namun, ia menyebut kelemahannya berupa standardisasi keselamatan dan teknologi yang belum siap sepenuhnya.
Yayan menyebut penggunaan CNG berpeluang memberikan efisiensi 5-7 persen berdasarkan kondisi dan basis data yang ada saat ini. Menurutnya, tingkat efisiensi tersebut bahkan dapat meningkat hingga di atas 10 persen apabila investasi untuk mendukung pengembangan infrastruktur telah memadai.
"Minimal dengan database (subsidi) yang sekarang, teknologinya sudah ok, akan terjadi penghematan 5-10 persen," ungkap Yayan.
Ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan kesiapan wilayah sebelum menjalankan transisi menuju CNG. Menurutnya, implementasi saat ini baru relatif siap di kawasan Pantai Utara Jawa yang dekat dengan jaringan energi Pertamina, mulai dari Tangerang, sebagian Jakarta, Bekasi, Karawang, Indramayu, Cirebon hingga Semarang.
Sementara itu, daerah lain masih membutuhkan investasi infrastruktur, seperti pembangunan high pressure storage dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
"Mungkin saat ini bisa dilakukan pengiriman CNG deployment lewat tabung seperti SPBU, tapi sangat berisiko tinggi dari sisi keselamatan dan keamanan," jelas Yayan.
Selain kesiapan infrastruktur, Yayan juga mendorong pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penerbitan Lisensi Bisnis Berisiko Tinggi melalui OSS guna menyederhanakan perizinan kegiatan penyimpanan, transportasi, dan perdagangan gas. Menurutnya, jumlah perizinan dapat dipangkas dari sekitar 320 izin menjadi 140 izin.
Di sisi teknis, pemerintah juga dinilai perlu mengadopsi standar sertifikasi tabung CNG 3 kilogram yang lebih modern, seperti teknologi Metal Organic Framework (MOF) untuk meningkatkan aspek keselamatan sekaligus mempermudah penyimpanan gas. Menurut dia, pengembangan ekosistem industri CNG juga perlu dipercepat karena lebih efisien dibandingkan LPG.
"CNG lebih efisien 30-40 persen dibandingkan LPG. Harga CNG itu sebesar Rp6.800-7.600 per meter kubik, jadi relatif sangat kompetitif dibandingkan saat ini dengan harga keekonomian LPG 3 kilogram Rp42.750," kata Yayan.
Ia menambahkan CNG juga memiliki keunggulan karena tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia mengingat Indonesia memiliki cadangan gas yang melimpah. Namun, ia mengingatkan manfaat tersebut tidak akan optimal apabila rantai pasok belum dibenahi.
"Risiko CNG terhadap harga minyak dunia lebih stabil karena kita punya reserve yang banyak, akan tetapi jika tidak diimbangi dengan rantai pasok yang efisien akan tetap mahal. Jadi harus dibereskan terlebih dahulu rantai pasoknya," pungkasnya.
