JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Robert J Kardinal mengatakan persoalan limbah tambang atau tailing Freeport di Mimika tak kunjung tuntas meski telah berlangsung sejak puluhan tahun.
Oleh karenanya, Komisi IV DPR akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dampak limbah tersebut ke masyarakat sekitar.
"Ini cerita panjang sejak 1967 sampai sekarang tidak pernah selesai. Setiap hari sekitar 240 ribu ton material sisa tambang dialirkan melalui sungai hingga ke laut. Dampaknya luar biasa bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Robert dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Anggota DPR Dapil Papua Barat Daya itu menyebut volume tailing yang dibuang setiap hari menyebabkan sedimentasi dari kawasan tambang hingga pesisir Mimika.
Menurutnya, kondisi tersebut mengakibatkan laut semakin dangkal, jalur pelayaran terganggu, kawasan mangrove rusak, habitat satwa hilang, serta mengganggu pencarian masyarakat pesisir.
Dia juga menyebut kepiting bakau, labi-labi atau penyu khas Papua kini semakin sulit ditemukan di kawasan setempat.
"Dampaknya bukan hanya lingkungan. Perikanan terganggu, transportasi terganggu, ekonomi masyarakat lumpuh. Jangan sampai tailing ini terus menjadi bencana bagi masyarakat," kata Robert.
Oleh karenanya, ia meminta pemerintah turut mengambil kebijakan baru agar tailing tidak hanya menjadi limbah, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat lokal.
Robert berpandangan material tailing berpotensi dimanfaatkan apabila dikelola secara tepat dan berada di bawah pengawasan Pemerintah.
"Kenapa tailing ini tidak diberikan kepada masyarakat untuk dikelola? Bisa dimanfaatkan menjadi bahan bangunan, semen mortar atau kebutuhan konstruksi lainnya. Jangan semuanya dikuasai perusahaan," ujar politikus Partai Golkar itu.
Bagi Robert PT Freeport Indonesia tak cukup hanya patuh dalam pajak, dana bagi hasil, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta dukungan kepada masyarakat adat.
Menurutnya, kontribusi tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban menyelesaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Robert mengatakan tim khusus itu akan beranggotakan maksimal 14 orang untuk melihat langsung kondisi di Timika.
Politikus Partai Golkar itu juga menyebut hasil temuan tim akan diteruskan kepada komisi-komisi terkait lainnya.
"Kita sudah merekomendasikan pembentukan tim. Kita ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat," katanya.
Nikmati Fitur Lengkap KARIN dengan KOMPAS.com PLUS
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.
