PRESIDEN Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Pelantikan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (Antara, 22/7/2026).
Donny sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertahanan, sementara Yos adalah akademisi Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB yang terakhir menduduki posisi Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Kemdiktisaintek.
Pendirian lembaga ini serta-merta memantik pertanyaan publik: universitas apa ini, dengan visi dan tujuan apa, dan mengapa tidak diintegrasikan dengan universitas-universitas yang sudah ada?
Perhatian pertama justru tertuju pada nomenklaturnya, mengapa “Gubernur”, bukan “Rektor”?
Pilihan istilah ini bukan kekhilafan bahasa, melainkan penanda karakter kelembagaan.
Istilah rektor melekat pada tradisi universitas dengan otonomi akademik dan kebebasan mimbar.
Sebaliknya, gubernur (sebagaimana Gubernur Lemhannas atau Gubernur Akademi Militer) menandai lembaga kedinasan yang menjadi instrumen strategis negara.
Lebih dari itu, Gubernur URI sekaligus menjabat Kepala Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) yang membawahi tiga institusi: Badan Pengelola Sekolah Unggulan yang menaungi Sekolah Unggul Garuda, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (Kumparan, 22/7/2026).
Cakupan kewenangan lintas jenjang inilah yang menjadikan istilah gubernur lebih tepat.
Ia bukan pemimpin satu kampus, melainkan pengelola sebuah ekosistem kaderisasi dari bangku SMA hingga pelatihan aparatur dan direksi BUMN.
Meniru Perancis: Satu Pintu bagi Elite Negara
URI adalah gagasan Presiden Prabowo yang lahir dari keprihatinan lama terhadap kualitas kepemimpinan nasional.
Visinya adalah membangun republik dari kampus, yakni melahirkan generasi pemimpin dengan wawasan kebangsaan yang kokoh, kompetensi manajerial teruji, dan integritas karakter untuk mengawaki pemerintahan, ASN, dan BUMN.
Tujuannya adalah standardisasi mutu para pengambil kebijakan melalui jalur pembinaan yang berkesinambungan (end-to-end): talenta terbaik lulusan SMA unggulan masuk URI, ditempa dalam model asrama (boarding school) yang menanamkan disiplin dan jiwa korsa, lalu disalurkan ke birokrasi atau korporasi negara.
DNA kepemimpinan, wawasan strategis kebangsaan, dan kompetensi manajerial yang diperoleh dari model ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan publik di masa depan dirumuskan oleh orang-orang yang teruji secara teknis dan teruji pula loyalitasnya kepada kepentingan nasional.
