Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan fundamental Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis data yang akurat untuk mengatasi fenomena sekolah dasar negeri (SDN) sepi peminat yang terjadi di berbagai daerah pada tahun ajaran 2026/2027.
Fenomena tersebut dinilai menjadi alarm serius karena jumlah murid sekolah dasar terus menurun, sementara jumlah unit sekolah justru mengalami peningkatan.
Ketimpangan Jumlah Murid dan Sekolah Jadi Sorotan
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan jumlah murid SD turun dari 27,58 juta pada tahun ajaran 2011/2012 menjadi sekitar 23,9 juta pada 2024.
Pada saat yang sama, jumlah sekolah dasar meningkat dari 61.566 unit pada 2003 menjadi 72.470 unit pada 2024 sehingga memunculkan ketimpangan antara kapasitas sekolah dan jumlah peserta didik.
“Perencanaan yang asimetris ini harus segera dibenahi. Jangan sampai pembangunan fisik sekolah tidak lagi sejalan dengan realitas demografis dan minat masyarakat,” tegas Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2026).
Rerie mengatakan penataan jaringan sekolah dasar negeri harus dilakukan melalui sistem penerimaan murid baru yang cerdas, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan.
“Penataan jaringan sekolah dasar negeri tidak bisa lagi dilakukan secara parsial,” ujarnya.
Dorong Peta Jalan Pendidikan Berbasis Data
Rerie mengungkapkan sejumlah daerah telah mengalami krisis SDN sepi peminat, seperti di Ngawi yang rata-rata hanya menerima 13 hingga 14 murid baru dan terdapat satu sekolah tanpa pendaftar.
Di Kota Malang, tercatat 62 dari 195 SDN tidak memenuhi kuota dengan 2.285 bangku kosong atau 27,46 persen dari total daya tampung.
Kondisi serupa juga terjadi di Bangli, Bali, yang sejumlah SDN hanya menerima tiga hingga enam murid baru, sementara di Solo terdapat 1.144 bangku kosong pada jenjang sekolah dasar.
Rerie juga menyoroti perubahan preferensi masyarakat terhadap layanan pendidikan karena jumlah siswa SD negeri menurun dari 22,4 juta pada 2016 menjadi 20,3 juta pada 2022, sedangkan siswa SD swasta meningkat dari 3,1 juta menjadi 3,7 juta pada periode yang sama.
“Ini indikasi jelas bahwa orang tua mencari layanan pendidikan yang lebih responsif. Sekolah negeri wajib meningkatkan mutu,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah menyusun peta jalan pendidikan berbasis data kependudukan yang akurat, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta membenahi sistem penerimaan peserta didik agar kebijakan pendidikan lebih tepat sasaran.
“Data sudah berbicara. Sekarang saatnya bertindak nyata. Perbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari akar masalahnya, agar setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang adil dan bermutu,” pungkasnya.
