JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga dekade setelah Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli, PDI Perjuangan memperingatinya melalui Pameran Sejarah dan Arsip Foto Meretas Jalan Demokrasi di Ruang Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Pameran itu tak hanya menghadirkan dokumentasi perjalanan demokrasi Indonesia, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas tragedi yang disebut Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebagai simbol ketidakadilan, sekaligus momentum menyampaikan pesan kepada generasi muda tentang demokrasi, kreativitas, dan pentingnya menjaga kebudayaan.
Menelusuri jejak Kudatuli lewat arsip sejarah
Megawati membuka pameran secara simbolis dengan memotong pita sebelum memasuki ruang pamer dan menyusuri deretan arsip serta foto-foto sejarah.
Ia tampak memperhatikan dokumentasi perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk berbagai capaian selama masa kepemimpinannya.
Langkah Megawati kemudian terhenti di panel yang menampilkan kronologi penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 beserta kerusuhan yang menyusul.
Pameran yang digelar bertepatan dengan 30 tahun Kudatuli itu menghadirkan arsip, foto, dan dokumentasi sejarah sebagai pengingat atas perlawanan terhadap upaya pembungkaman suara-suara kritis pada masa tersebut.
Melalui rangkaian visual tersebut, pengunjung diajak menelusuri perjalanan demokrasi Indonesia dari masa penuh gejolak hingga berbagai tonggak penting yang membentuk perjalanan bangsa.
Megawati: Kudatuli simbol ketidakadilan
Dalam sambutannya, Megawati menegaskan Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan simbol penyalahgunaan kekuasaan terhadap partai politik yang sah pada masa Orde Baru.
"Kudatuli itu adalah simbol. Simbol dari apa? Ketidakadilan! Lah, tempatnya saja sah. Saya didukung juga sah. Tapi, kenapa karena saya yang menang, lalu kok saya dibegitukan? Dan serangnya itu juga bukan dari luar, dari aparat kita," kata Megawati.
Megawati mengaku turut merasakan tekanan pasca-peristiwa tersebut karena beberapa kali dipanggil aparat penegak hukum untuk menjalani pemeriksaan.
Berangkat dari pengalaman itu, ia mempertanyakan apakah aparat negara akan kembali digunakan demi kepentingan politik.
"Apakah alat negara itu akan dijadikan terus-menerus seperti apa yang saya alami pada waktu itu, pada waktu Kudatuli?" tanya Megawati.
Ia juga menyinggung maraknya fenomena buzzer yang banyak melibatkan anak muda.
Menurutnya, kemampuan generasi muda seharusnya digunakan untuk membangun bangsa, bukan menyerang orang lain.
"Masukkan ke dalam hati sanubari bahwa saya adalah orang Indonesia dan saya punya harga diri untuk menjadi orang Indonesia," tuturnya.
Hasto: Kudatuli pelajaran agar otoritarianisme tak terulang
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati menitipkan pesan agar Kudatuli menjadi pelajaran bahwa praktik kekuasaan yang otoriter tidak boleh kembali terjadi.
Ia mengatakan Megawati menegaskan tragedi tersebut mengajarkan bahaya penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyat.
"Peristiwa tragedi Kudatuli tersebut mengajarkan bahwa watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri tidak boleh dibiarkan," ujarnya.
Hasto menyebut Megawati juga menekankan pentingnya demokrasi yang ditopang kebebasan pers, masyarakat sipil yang kuat, pendidikan politik yang sehat, serta penegakan hukum yang adil.
Ia menambahkan Megawati juga mengingatkan agar politik tidak diwarnai fitnah maupun serangan terhadap pribadi lawan politik.
"Ibu Mega juga mengingatkan bagaimana politik yang sering bising karena berbagai upaya-upaya untuk mendeskreditkan, termasuk dari aspek-aspek pribadi, harus dijauhkan dan politik tidak boleh dengan fitnah," ujar Hasto.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan akan terus mendorong kritik yang berfokus pada kebijakan, bukan menyerang individu, agar praktik demokrasi tetap berjalan sesuai cita-cita para pendiri bangsa.
