WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Peta politik Amerika Serikat terkait dukungannya ke Israel mulai menunjukkan keretakan, tercermin dari hasil pemungutan suara terbaru di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengenai amendemen anggaran bantuan militer.
Berdasarkan laporan Wall Street Journal, Rabu (15/7/2026), sebanyak 104 anggota DPR AS memberikan suara mendukung amendemen yang diajukan oleh Thomas Massie, anggota fraksi Partai Republik asal Kentucky.
Amendemen tersebut diusulkan untuk menghapus dana sekitar 3,3 miliar dollar AS (setara Rp 59 triliun) yang dialokasikan bagi Israel dalam program Foreign Military Financing (FMF).
FMF sendiri merupakan skema bantuan Pemerintah AS berupa hibah dan pinjaman agar negara sekutu dapat membeli persenjataan serta layanan pertahanan buatan Amerika.
Meski usulan tersebut akhirnya gagal lolos karena ditolak oleh 314 anggota DPR—sementara 10 anggota dari Partai Demokrat memilih abstain—jumlah dukungan yang mencapai 104 suara dinilai sebagai sinyal perubahan besar.
Angka tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dibanding beberapa tahun lalu, saat dukungan Kongres AS terhadap Israel masih sangat solid.
Sebagai perbandingan, DPR AS pada 2024 secara dominan mengesahkan paket bantuan darurat senilai 26,4 miliar dollar AS (Rp 475 triliun) untuk pertahanan Israel dan biaya operasi militer AS.
Selain itu, laporan DPR AS pada 2025 mencatat Israel sebagai penerima bantuan luar negeri AS terbesar sejak Perang Dunia II, dengan total akumulasi menembus 300 miliar dollar AS (Rp 5,38 kuadriliun) setelah disesuaikan dengan inflasi untuk periode 1946–2025.
Menguatnya kemarahan terhadap kebijakan Israel
Pemungutan suara ini merefleksikan peningkatan kemarahan publik dan politisi, khususnya dari kelompok progresif Partai Demokrat, atas tindakan Israel dalam perang di Gaza.
Para kritikus menuduh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan pengeboman membabi buta yang menewaskan banyak warga sipil.
Kondisi ini diperkuat oleh hasil survei opini publik terbaru yang menunjukkan, semakin banyak warga Amerika kini lebih bersimpati kepada Palestina ketimbang Israel.
Pergeseran sentimen masyarakat tersebut pada gilirannya memengaruhi dinamika internal Partai Demokrat menjelang pemilu sela, terbukti dari kemenangan sejumlah kandidat progresif yang vokal mengkritik Israel dalam pemilihan pendahuluan.
Perbedaan pandangan ini memicu keterbelahan nyata di internal partai politik AS. Di kubu Demokrat, perbedaan sikap muncul di tingkat elite partai.
Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menolak amendemen tersebut.
Melalui surat kepada anggota partainya ia menyatakan, "Masih ada cara yang lebih efektif untuk mendorong perubahan terhadap pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahu."
