BERULANG kali Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan publik yang mengundang perhatian.
Dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi" di Jakarta Convention Center (Kompas, 23/7/2026), Presiden menyebut ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia maju.
Mereka disebut sebagai londo ireng. Istilah yang berasal dari masa kolonial tersebut merujuk kepada pribumi yang bekerja sama atau menjadi kaki tangan pemerintah kolonial.
Presiden kemudian menyebut beberapa entitas seperti jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Walaupun disampaikan dengan gaya retorika yang ringan dan sesekali diselingi humor, substansi pesannya cukup tegas.
Dalam berbagai pidato Presiden, ada pola yang relatif konsisten: diawali dengan keprihatinan terhadap suatu persoalan, dilanjutkan dengan komitmen untuk menyelesaikannya, kemudian diiringi kritik terhadap pihak-pihak yang dianggap menghambat agenda pemerintah.
Pada akhirnya seluruh narasi bermuara pada semangat nasionalisme dan kedaulatan negara.
Pernyataan tersebut memancing perdebatan luas. Namun, persoalan yang lebih menarik bukan sekadar penggunaan istilah londo ireng, melainkan bagaimana negara merespons kritik yang muncul dari ruang publik.
Hal tersebut tampak ketika Presiden menyinggung salah satu media massa nasional yang menampilkan foto kontras antara bangunan sekolah yang nyaris roboh dengan anak-anak yang sedang menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) di luar kelas.
Presiden malah mempertanyakan mengapa media memilih menampilkan gambar tersebut sebagai headline halaman pertama.
Beberapa hari kemudian, sejumlah menteri langsung mendatangi sekolah di Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah, untuk meninjau kondisi sekaligus mempersiapkan renovasi.
Renovasi sekolah tentu merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, persoalan yang lebih mendasar bukanlah tindakan renovasinya, melainkan mengapa negara baru bergerak setelah masalah tersebut menjadi berita nasional.
Seandainya tidak ada pemberitaan media, besar kemungkinan sekolah itu tetap berada dalam daftar panjang bangunan yang menunggu perhatian pemerintah.
Peristiwa tersebut memperlihatkan suatu pola yang semakin sering muncul dalam tata kelola pemerintahan Indonesia: negara bergerak setelah persoalan menjadi viral.
Kritik publik menjadi pemicu utama tindakan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan karakter negara yang lebih reaktif daripada responsif.
