1. Hasil pembahasan di Rakorkonas akan disampaikan ke Presiden
2. Dunia usaha dihadapkan tekanan dari berbagai sisi
3. Terjadi perlambatan permintaan di pasar
4. Kondisi global ikut mempengaruhi dunia usaha
Selain menyoroti hal itu, di level global, Shinta membeberkan pascakonflik geopolitik di Timur Tengah, harga minyak dunia sempat melonjak hingga sekitar 120 dolar AS per barel, setelah kembali turun ke kisaran 70-80 dolar AS per barel di akhir Juni kembali ke meningkat ke 100 dolar AS per barel.
Namun menurutnya, persoalan utama bagi pelaku usaha bukan semata angka harga minyak, melainkan sulitnya memproyeksikan biaya logistik, distribusi, dan produksi di tengah ketidakpastian yang berlangsung terus-menerus.
"Hampir seluruh negara saat ini menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia. Perbedaannya terletak pada seberapa cepat kebijakan di masing-masing negara mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha, sehingga tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar," ujar Shinta.
Dengan demikian, Apindo mendorong percepatan penyelesaian dan implementasi berbagai perjanjian perdagangan internasional, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA), serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
"Apindo memandang tantangan ekonomi tidak cukup hanya dijawab melalui diagnosis. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan, penyelesaian hambatan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, serta kolaborasi yang berorientasi pada implementasi solusi," ucap Shinta.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum APINDO, Sanny Iskandar, memaparkan bahwa sepanjang satu tahun terakhir APINDO menjalankan tujuh program strategis: agenda ketenagakerjaan, advokasi kebijakan, Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, agenda utilisasi perjanjian perdagangan internasional.
"Rakerkonas bukan forum seremoni, tapi ruang pertanggungjawaban dan penajaman arah kerja ke depan,” imbuh Sanny.
