Jangan Lecehkan Gerakan Mahasiswa!

DEMONSTRASI mahasiswa kembali bergema di berbagai kota sejak akhir Mei hingga Junni 2026. Dari Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Bali, hingga berbagai daerah lain, ribuan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kegelisahan yang mereka rasakan bersama masyarakat.

Isu yang mereka angkat bukanlah persoalan remeh. Mereka mempersoalkan kenaikan harga BBM nonsubsidi, pelemahan nilai tukar rupiah, melonjaknya harga kebutuhan pokok, meningkatnya beban hidup masyarakat, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari rasa keadilan.

Namun, alih-alih menjawab substansi kritik tersebut dengan argumentasi yang terbuka dan berbasis data, sebagian elite politik justru memilih jalan pintas yang sangat mengecewakan.

Gerakan mahasiswa kembali dicurigai sebagai gerakan yang "ditunggangi". Lebih jauh lagi, muncul tuduhan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bagian dari operasi "antek asing" yang hendak mengganggu stabilitas nasional.

Narasi seperti ini bukan lagi sekadar komentar spontan yang muncul sesaat. Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan kembali mengingatkan tentang adanya "kekuatan asing" yang tidak menginginkan Indonesia bangkit.

Narasi tersebut kemudian diperkuat oleh sebagian pendukung pemerintah di media sosial maupun sejumlah media yang secara terbuka mengaitkan demonstrasi mahasiswa dengan nama George Soros, Ford Foundation, hingga berbagai lembaga donor Barat.

Bahkan, dalam aksi mahasiswa di Bali pada Juni 2026, para koordinator lapangan sampai harus menyampaikan klarifikasi secara terbuka bahwa mereka "bukan antek-antek asing" dan turun ke jalan semata-mata karena melihat penderitaan rakyat.

Tuduhan serupa juga diarahkan kepada BEM UI dan berbagai aliansi mahasiswa lainnya dengan asumsi bahwa demonstrasi besar "pasti ada yang mendanai".

Fenomena ini sesungguhnya jauh lebih serius daripada sekadar perang opini di ruang digital. Tuduhan tanpa bukti merupakan bentuk pelecehan terhadap akal sehat publik sekaligus penghinaan terhadap martabat gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa.

Politik Stigmatisasi

Dalam demokrasi, setiap tuduhan harus berdiri di atas bukti. Terlebih apabila tuduhan tersebut menyangkut pengkhianatan terhadap negara.

Ketika pemerintah atau siapa pun menyebut sekelompok warga negara sebagai "antek asing", "ditunggangi kepentingan luar", atau menjadi alat kekuatan eksternal, maka beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak yang menuduh. Bukan pada pihak yang dituduh. Inilah prinsip paling mendasar dalam negara hukum.

Sayangnya, prinsip tersebut justru diabaikan. Tuduhan dilemparkan begitu saja ke ruang publik, lalu dibiarkan berkembang menjadi stigma sosial.

Akibatnya, mahasiswa diposisikan bukan lagi sebagai warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya, melainkan seolah-olah musuh negara yang patut dicurigai.

Cara berpikir seperti ini sangat berbahaya. Apabila negara benar-benar memiliki bukti adanya intervensi asing, maka bukalah bukti tersebut kepada publik. Tunjukkan dokumen intelijen yang kredibel, paparkan aliran dana yang dapat diverifikasi, ungkap jaringan koordinasinya secara transparan, kemudian proses seluruh pihak yang terlibat sesuai hukum yang berlaku.

Namun, apabila bukti itu tidak pernah ada, maka tuduhan tersebut tidak lebih dari sekadar fitnah politik yang digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya.

Negara tidak boleh menggunakan tuduhan yang sangat serius hanya sebagai alat propaganda.

Mengulang Kesalahan Lama

Sejarah Indonesia sebenarnya telah memberikan pelajaran yang sangat mahal mengenai bahaya politik stigmatisasi.

Pada masa Orde Baru, mahasiswa, aktivis buruh, organisasi masyarakat sipil, hingga para intelektual yang kritis berulang kali dicap sebagai komunis, subversif, atau kaki tangan asing. Label tersebut menjadi legitimasi bagi tindakan represif negara.

Namun, sejarah membuktikan bahwa strategi itu tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Sebaliknya, represi justru melahirkan akumulasi kemarahan yang akhirnya meledak pada Reformasi 1998.

Ironisnya, pola yang sama kini mulai kembali terlihat. Ketika masyarakat mempertanyakan arah kebijakan ekonomi, pemerintah justru menghadirkan narasi tentang konspirasi asing.