AKURAT.CO Pemerintah melalui PT Danantara Development Management Fund (DDMF) akan mengarahkan investasi negara ke sektor-sektor strategis yang selama ini dinilai kurang menarik bagi investor swasta karena memiliki tingkat pengembalian investasi (return on investment/ROI) jangka panjang.
Arah kebijakan tersebut mengemuka dalam rapat kerja tertutup antara Komisi XI DPR RI dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, pembahasan rapat mencakup roadmap, rencana kerja, anggaran, hingga sejumlah proyek yang akan dijalankan DDMF pada 2026.
Baca Juga: Misbakhun: Danantara hingga BPJS Bisa Jadi Penyangga IHSG Saat Asing Keluar
Meski demikian, ia menegaskan tidak dapat mengungkapkan rincian pembahasan karena rapat berlangsung secara tertutup.
"Banyak yang disampaikan terkait anggaran, banyak juga yang disampaikan terkait proyek dan banyak pertanyaan dari anggota, tetapi semuanya merupakan materi rapat tertutup," kata Misbakhun usai rapat.
Menurut dia, DDMF dibentuk untuk mengisi ruang investasi yang belum mampu dijangkau sektor swasta.
"Kalau diserahkan kepada swasta, tingkat pengembaliannya sangat rendah sehingga partisipasi swasta juga minim. Di situlah negara hadir melalui DDMF," ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan, keberadaan DDMF diharapkan menjadi instrumen investasi negara yang mampu mendorong pembiayaan proyek-proyek strategis dengan horizon investasi jangka panjang, meski belum menarik secara komersial bagi investor swasta.
Meski demikian, Misbakhun belum bersedia mengungkapkan sektor maupun proyek yang akan menjadi prioritas pendanaan.
Baca Juga: Misbakhun Pertanyakan Outlook Negatif Rating Agency di Tengah Pertumbuhan Ekonomi RI Sebesar 5,61 Persen
Dari pihak Danantara, rapat dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani; Chief Technology Officer (CTO) Danantara sekaligus Direktur Utama PT DDMF, Sigit Puji Santosa; serta Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas.
Sigit mengatakan, salah satu agenda yang dibahas adalah dukungan DDMF terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk agenda hilirisasi.
"Program hilirisasi dan lain-lain menjadi prioritas," ujarnya.
Ia juga menegaskan seluruh pembiayaan proyek yang dikelola DDMF akan bersumber dari investasi dan pendanaan swasta, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tidak ada APBN. Ini semua investasi," kata Sigit.
