- Sekelompok warga London menggugat izin pembangunan Kedutaan Besar China di Royal Mint Court karena khawatir terhadap pembatasan hak protes, keamanan, dan potensi pengawasan terhadap penduduk sekitar.
- Pemerintah Inggris menyetujui proyek kedutaan seluas 20 ribu meter persegi sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan diplomatik dengan China, dengan jaminan bahwa aspek keamanan telah dikaji bersama intelijen.
- Politisi Inggris dan AS memperingatkan risiko spionase dari kompleks diplomatik tersebut, sementara pihak China membantah tuduhan itu dan menilai gugatan warga sebagai langkah bermotif politik.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Persetujuan Pemerintah Inggris bagi Pemerintah China untuk membangun kompleks kedutaan besar baru di London resmi digugat di pengadilan pada Selasa (14/7/2026). Sekelompok warga setempat mengajukan gugatan hukum karena menilai pihak berwenang mengabaikan dampak keamanan serta potensi pembatasan aksi unjuk rasa di masa mendatang.
Rencana pendirian kedutaan di situs bersejarah Royal Mint Court tersebut sebelumnya telah disetujui pada Januari lalu sebagai bagian dari upaya peningkatan hubungan diplomatik kedua negara. Namun, proyek ini memicu perdebatan terkait kekhawatiran spionase serta jaminan keselamatan bagi para pembangkang politik.
1. Kekhawatiran warga terhadap hak protes dan pengawasan
Asosiasi Penduduk Royal Mint Court (RMCRA) mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tinggi London karena khawatir dengan keberadaan kompleks kedutaan besar tersebut. Mereka mencemaskan adanya pembatasan hak untuk melakukan aksi unjuk rasa di sekitar lokasi serta ancaman keselamatan bagi para pembangkang politik.
"Warga dan aktivis kampanye harus berjuang sendiri melawan pembangunan ini. Kami lega karena akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan persidangan yang adil," kata Direktur Eksekutif Aliansi Antar-Parlemen untuk China (IPAC), Luke de Pulford, dilansir dari Channel News Asia.
Komunitas warga di St Mary Graces Court yang tinggal berdampingan langsung dengan lokasi juga merasakan kecemasan mendalam mengenai potensi pengawasan. Blok hunian sewa mereka yang kini berada di bawah kepemilikan pihak China menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya hak tempat tinggal mereka.
"Ini telah menjadi pertarungan panjang seperti Daud melawan Goliat. Kami akan terus melawannya sampai akhir," ujar Bendahara Asosiasi Penduduk Royal Mint Court, Mark Nygate, dilansir dari Bitter Winter.
Kuasa hukum warga berargumen di pengadilan bahwa persetujuan yang diberikan oleh kementerian terkait mengandung cacat hukum yang serius karena jaminan keamanan dinilai tidak akan bisa ditegakkan di atas tanah diplomatik asing.
"Klien kami akan berargumen di hadapan hakim bahwa sangat tidak sah memberikan izin bagi kedutaan baru tersebut karena kekebalan diplomatik membuat aturan mitigasi tidak dapat ditegakkan," ungkap Pengacara Leigh Day, Ricardo Gama.
2. Langkah Inggris dalam memulihkan hubungan bilateral
Izin pembangunan kompleks diplomatik seluas 20 ribu meter persegi di bekas situs Royal Mint tersebut akhirnya disetujui oleh kementerian meskipun sebelumnya sempat ditolak dua kali oleh Dewan Tower Hamlets. Keputusan menteri diambil setelah melakukan evaluasi panjang guna meninjau dampak pembangunan cagar sejarah abad ke-19 tersebut.
Persetujuan tersebut diberikan pemerintah hanya beberapa hari sebelum Perdana Menteri Keir Starmer menjadwalkan kunjungan kenegaraan pertamanya ke China. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mencairkan ketegangan hubungan bilateral dan meningkatkan perdagangan antarkedua negara.
Pemerintah Inggris menegaskan bahwa seluruh pertimbangan administratif dan keamanan telah dikaji secara matang sebelum keputusan diambil dengan melibatkan badan intelijen secara aktif.
"Keamanan nasional adalah prioritas utama pemerintah, dan perwakilan intelijen telah terlibat sepanjang proses untuk memitigasi potensi risiko," kata Juru Bicara Departemen Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Daerah.
3. Peringatan potensi spionase
Sejumlah politisi Inggris dan Amerika Serikat memperingatkan bahwa kompleks diplomatik ini dapat digunakan sebagai pusat spionase dan pengawasan kabel data sensitif.
"Kita berada dalam momen geopolitik berbahaya yang mirip dengan menyerahkan kunci kedutaan baru kepada Kremlin selama puncak Perang Dingin," kata Anggota Parlemen Inggris, David Alton.
Di sisi lain, kuasa hukum pemerintah di Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa seluruh dampak lingkungan dan sosial dari proyek kedutaan telah dianalisis secara mendalam dan meminta pengadilan menolak peninjauan yudisial tersebut.
"Asosiasi Penduduk Royal Mint Court hanya mencoba menjalankan kembali argumen yang sudah dipertimbangkan secara matang ketika menyetujui kedutaan," kata Pengacara Menteri Perumahan Inggris.
Kedutaan Besar China di London membantah keras segala tuduhan keterlibatan dalam tindakan represi transnasional maupun aktivitas mata-mata dan memilih tidak berpartisipasi langsung dalam persidangan yudisial tersebut.
"Peringatan tentang ancaman spionase tersebut adalah fitnah jahat dan penolakan itu merupakan langkah politik yang menyalahgunakan hukum," pungkas Juru Bicara Kedutaan Besar China di London.
This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
