SUKOHARJO, KOMPAS.com - Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo memastikan bahwa pemerintahan berjalan normal pascaoperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam OTT itu, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah.
Ketiganya yakni, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sukoharjo, Richard Tri Handoko dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo.
Tugas setiap Forkopimda akan berjalan baik
Sapto juga memastikan bahwa tugas masing-masing Forkopimda akan berjalan dengan baik.
Hal tersebut ia katakan usai menggelar rapat internal dengan Forkopimda Kabupaten Sukoharjo di ruang rapat Wakil Bupati Sukoharjo pada Senin (13/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto, Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo, Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf Reza Sahputra, Kepala Kejari Sukoharjo Retno Setyowati, dan Kepala Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo M Ikhsan Fathoni.
"Kami Forkopimda semuanya tetap solid, tetap kompak, dan berkomitmen kerja sama yang baik selama ini akan terus kami jaga, kami jalankan," ujar Sapto kepada awak media, Senin (13/7/2026).
Sapto mengatakan bahwa Pemkab Sukoharjo akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
"Kita berkomitmen untuk terus mendukung proses hukum bisa berjalan dengan baik. Dan tentu kami juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," terangnya.
Seluruh roda pemerintahan berjalan normal
Ia memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan baik pelayanan terhadap masyarakat, program-program Pemkab Sukoharjo berjalan dengan normal.
"Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, ini juga nanti tetap sesuai dengan target-target capaian yang telah ditentukan," jelasnya.
Terkait dengan beberapa ruangan yang disegel KPK, Sapto mengatakan akan mencari solusi agar roda pemerintah tidak terganggu.
"Pak Sekda tadi sudah kami perintahkan yang penting seminimal mungkin proses yang hari ini berjalan itu tidak berdampak pada roda pemerintahan," pungkasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
