Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan pengembangan perdagangan karbon (carbon trading) di Indonesia harus dijadikan instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan rakyat, memperkuat daya saing ekonomi nasional, dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sari Yuliati selaku Pimpinan DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026.
Potensi Besar Perdagangan Karbon
Sari Yuliati menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar sebagai salah satu negara dengan cadangan karbon alami terbesar di dunia.
Potensi tersebut berasal dari hutan tropis, kawasan mangrove, lahan gambut, serta ekosistem pesisir yang mampu menyerap emisi karbon dalam jumlah signifikan.
Menurutnya, seluruh potensi karbon tersebut harus dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan nasional.
Ia mengungkapkan, "Trading carbon jangan hanya dipandang sebagai instrumen bisnis atau perdagangan internasional semata. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai ekonomi dari karbon dapat dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat, petani hutan, nelayan, dan seluruh komunitas yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan."
Sari Yuliati menilai perdagangan karbon dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung visi pembangunan nasional berbasis ekonomi hijau (green economy).
Ia menegaskan keberhasilan implementasi perdagangan karbon sangat bergantung pada tata kelola yang akuntabel, kepastian regulasi, serta mekanisme distribusi manfaat yang adil.
Ia menambahkan, "Ekonomi hijau bukan sekadar mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau, meningkatkan investasi berkelanjutan, memperkuat industri rendah karbon, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat."
Libatkan Masyarakat Lokal dan Perkuat Tata Kelola
Sari Yuliati mendorong pemerintah memastikan setiap proyek karbon melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra utama, bukan sekadar objek pembangunan.
Menurutnya, pelibatan masyarakat lokal akan membuat insentif ekonomi dari perdagangan karbon dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjaga kawasan konservasi dan sumber daya alam.
DPR RI, kata Sari Yuliati, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perdagangan karbon agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Ia menilai kredibilitas Indonesia di pasar karbon global harus dibangun melalui tata kelola yang kuat agar mampu menarik investasi hijau tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
Sari Yuliati optimistis Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin ekonomi hijau di kawasan dengan dukungan regulasi yang tepat serta sinergi antara pemerintah, DPR RI, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Menurutnya, Indonesia dapat membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sebagai penegasan, ia menyatakan, "Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok kredit karbon bagi dunia. Kita harus mampu menjadikan perdagangan karbon sebagai instrumen pembangunan nasional yang memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang."
Sari Yuliati merupakan politisi Fraksi Partai Golkar.
